Larangan Terima Tenaga Honor Kebijakan Pemerintah Pusat

PDG. PARIAMAN, METRO–Kebijakan pihak peme­rintah yang melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga honorer belakangan menuai permasalahan lain bagi para kepala sekolah. Pasalnya, dengan adanya larangan perekrutan tenaga honorer tersebut bisa saja bera­kibat kurangnya jumlah te­naga  pengajar di sekolah mereka, terutama bagi sekolah yang masih menggunakan tenaga honorer untuk mengisi kekurangan tenaga guru yang ada.

Sejumlah kepala se­kolah yang sempat dihu­bungi koran ini tak urung mengeluhkan kondisi ter­sebut. Betapa tidak, jika tenaga honorer tidak lagi dibolehkan lalu siapa nan­tinya yang akan mengisi posisi yang mereka tinggalkan. “Jadi itulah problem mendasar yang kita hadapi saat ini. Bagaimana solusi terbaiknya, itulah yang sangat kita harapkan saat ini,” terang salah seorang kepala sekolah di Padangpariaman .

Lebih jauh ditegaskannya, kekhawatiran yang dialaminya tentunya jelas sangat beralasan, sebab sejauh ini dia masih bergantung pada lima tenaga honorer yang rutin digaji melalui anggaran dana BOS yang ada di se­ko­lah. ”Jadi kalau tenaga mereka tidak boleh lagi digunakan, lalu siapa nantinya yang akan menggantikan mereka untuk mengajar anak-anak. Karena jika hanya mengandalkan guru negeri atau PPPK saja itu jelas tidak memadai,” katanya, kemarin.

Dengan alasan itulah pihaknya tak luput berharap kiranya ada kebijakan dan perlakuan khusus bagi lembaga pendidikan, sehingga nantinya pihak sekolah tetap dibenarkan untuk menggunakan tenaga honorer.