PDG. PARIAMAN, METRO–Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Padangpariaman Syofrion M, kemarin, membuka kegiatan konsultasi publik II penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padangpariaman tahun 2024-2029.
Dalam kegiatan ini, panitia pelaksana menghadirkan Dosen Prodi Pasca Sarjana Unand Mahdi sebagai narasumber utama dengan peserta sejumlah kepala perangkat daerah, Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda, utusan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar serta perwakilan beberapa Kelompok Wanita Tani (KWT).
Syofrion mengemukakan, pembangunan merupakan suatu proses kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Namun, disadari atau tidak, kegiatan pembangunan merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
“Pada satu pihak kita membutuhkan sumber daya alam dalam jumlah yang hampir tidak terbatas untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, di lain pihak, alam dan lingkungan hidup memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampungnya,” katanya saat acara kemarin.
Seperti diketahui, lanjut dia, sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dapat pulih dengan sendirinya dan yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, jangan sampai pemanfaatan dan eksploitasinya untuk kepentingan generasi sekarang harus dibayar dengan pengorbanan kepentingan generasi mendatang.
“Tanpa adanya kearifan terhadap alam dan lingkungan, akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas kehidupan dimasa depan. Pembangunan yang berkelanjutan sebagai suatu komitmen seharusnya diwujudkan secara nyata, tidak hanya menjadi semacam tatanan normatif,” ujar.
Implementasi dari kepedulian dan kearifan lingkungan, katanya lagi, harus tercermin dalam rumusan konsepsional perencanaan pembangunan serta menjadi acuan dalam operasionalnya di lapangan. “Konsepsi pembangunan berkelanjutan itu sendiri sebenarnya muncul akibat adanya tarik-menarik kepentingan di antara pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesamaan komitmen dalam mencapai upaya tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, diperlukan sikap yang konsekuen terhadap pertimbangan aspek lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Perwujudan kerja sama yang harmonis dan proporsional antara pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan pilar penting dalam pembangunan lingkungan hidup. “Pemerintah dituntut menyusun program pro rakyat serta memfasilitasi kebutuhan rakyat, di lain pihak masyarakat dibutuhkan keterlibatannya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara umum kerusakan lingkungan disebabkan antara lain oleh adanya tekanan ekonomi, kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap lingkungan serta adanya kebiasaan dan perilaku sosial dalam masyarakat tertentu. Pada sebagian kelompok masyarakat, karena tekanan ekonomi yang terlalu berat, menyebabkan mereka melakukan pekerjaan yang menimbulkan gangguan terhadap kelestarian lingkungan.
Selain itu, akibat keterbatasan kemampuan dan keterampilan serta tidak adanya pilihan lain atau karena pewarisan dari orang tuanya, tanpa mereka sadari telah mengandalkan sumber nafkah keluarganya dari aktivitas yang mereka jalani. “Semua dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup berada di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Di samping alasan ekonomi, keterampilan kerja, tingkat pendidikan dan latar belakang sosial, kerusakan lingkungan dapat pula disebabkan oleh faktor moralitas,” ujarnya mengakhiri.
Hal ini terjadi, karena rendahnya komitmen moral dan kepedulian sosial dari sebagian orang yang biasanya hanya berorientasi kepada keinginan untuk memperoleh keuntungan sesaat, tanpa memperhitungkan aspek ekologisnya. “Oleh karena itu, adalah sangat tepat ketika pemerintah mencanangkan strategi kebijakan pro job, pro poor, pro growth dan pro environment. Sebab, pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan dan manusia di dalamnya telah mengakibatkan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup,” kata bupati.
Ia pun mengingatkan, hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran semua pihak, baik aparatur sendiri, masyarakat maupun pelaku usaha, untuk turut serta dalam upaya pengendalian, pengamanan dan perbaikan kualitas lingkungan. “Pembangunan secara berkelanjutan merupakan proses pembangunan dengan mengoptimalkan manfaat dari sumber daya yang ada yang kita kenal dengan sustainable development goal’s (sdgs). Oleh karena itu, dukungan dan kontribusi positif dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Padangpariaman. Tanpa adanya dukungan tersebut kita tidak akan mampu melaksanakan pembangunan dengan baik. Kita bertekad pembangunan berkelanjutan dapat menjadi transformasi progresif terhadap struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik di Kabupaten Padangpariaman sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tanpa adanya ancaman dari dampak pembangunan itu sendiri,” ujarnya.
Pada bagian akhir pengarahannya, ia menyatakan harapan, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan serta peran aktif semua stakeholders dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam membuat perencanaan, program/kegiatan dan pengambilan kebijakan dengan benar-benar mempertimbangkan serta memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap lingkungan hidup. (efa)