PDG. PARIAMAN, METRO–Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Padangpariaman Syofrion M, kemarin, membuka kegiatan konsultasi publik II penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padangpariaman tahun 2024-2029.
Dalam kegiatan ini, panitia pelaksana menghadirkan Dosen Prodi Pasca Sarjana Unand Mahdi sebagai narasumber utama dengan peserta sejumlah kepala perangkat daerah, Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda, utusan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar serta perwakilan beberapa Kelompok Wanita Tani (KWT).
Syofrion mengemukakan, pembangunan merupakan suatu proses kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Namun, disadari atau tidak, kegiatan pembangunan merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
“Pada satu pihak kita membutuhkan sumber daya alam dalam jumlah yang hampir tidak terbatas untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, di lain pihak, alam dan lingkungan hidup memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampungnya,” katanya saat acara kemarin.
Seperti diketahui, lanjut dia, sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dapat pulih dengan sendirinya dan yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, jangan sampai pemanfaatan dan eksploitasinya untuk kepentingan generasi sekarang harus dibayar dengan pengorbanan kepentingan generasi mendatang.
“Tanpa adanya kearifan terhadap alam dan lingkungan, akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas kehidupan dimasa depan. Pembangunan yang berkelanjutan sebagai suatu komitmen seharusnya diwujudkan secara nyata, tidak hanya menjadi semacam tatanan normatif,” ujar.
Implementasi dari kepedulian dan kearifan lingkungan, katanya lagi, harus tercermin dalam rumusan konsepsional perencanaan pembangunan serta menjadi acuan dalam operasionalnya di lapangan. “Konsepsi pembangunan berkelanjutan itu sendiri sebenarnya muncul akibat adanya tarik-menarik kepentingan di antara pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesamaan komitmen dalam mencapai upaya tersebut,” ujarnya.
