PDG. PARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menyatakan semua program nasional tidak saja dibiayai oleh APBN, tapi juga dari APBD Provinsi dan kabupaten, karena itulah perlu semua program tersebut ada pendampingan agar tidak muncul persoalan baru setelah selesai. Seperti pembangunan cek dam di Kecamatan Sungai Limau muncul persoalan, karena proyek tidak diselesaikan oleh pihak ke tiga, tapi sekarang telah diselesai dan segera dilanjutkan pembangunannya.
“Jadi acara sosialisasi tugas dan fungsi kejaksaan RI dan asitensi program pembangunan strategis daerah ini sangat penting dilaksanakan agar semua program strategis berjalan sesuai dengan aturan dan tidak muncul persoalan hukum pada kemudian harinya,” kata Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin, saat acara sosialisasi fungsi dan tugas Kejaksaan RI dalam pendampingan program program nasional di daerah.
Suhatri Bur menyatakan perlu dilakukan evaluasi semua program program strategis, apalagi program strategis nasional tidak saja dibiayai APBN tapi ada APBD Provinsi Sumatra Barat dan APBD Padangpariaman, karena itu perlu ada pendampingan agar tidak ada muncul masalah hukum. “Kita mengatakan demikian agar semua program program nasional berjalan dengan baik, dengan demikian tidak ada persoalan hukum nantinya,” ungkapnya.
Seperti contoh katanya, pembangunan cek dam Kecamatan Sungai Limau telah putus kontrak dengan pemborong, karena pekerjaan amburadul. Tapi telah diselesaikan dan pembangunan segera dilanjutkan karena itu perlu pendampingan untuk kelanjutan pembangunan. “Kalau tidak ada halangan pembangunan cek dam Sungai Limau segera dilanjutkan pembangunan, namun didampingi oleh pendamping agar pembangunan berjalan dengan baik,” ujarnya..
