THAMRIN, METRO–Ketua DPRD Padang Syafrial Kani meminta Pemko Padang untuk bertegas-tegas dalam berbagai permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang harus dituntaskan demi pencapaian target pembangunan daerah dalam tiga tahun ke depan (2022-2024).
Hal itu dikatakan Syafrial Kani pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) terkait penyusunan rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2019-2024 di gelar di Hotel Grand Zuri, Senin (13/9) lalu.
Syafrial Kani yang juga Ketua DPC Gerindra itu menuturkan, seperti penanganan dan penuntasan Covid-19 dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing SDM yang kreatif dan inovatif yang adaptif terhadap kondisi new normal.
“Selain peningkatan SDM, Pemko harus segera menyelesaikan sertifikat tanah Puskemas yang ada di Kota Padang. Seperti diketahui lebih kurang separo puskesmas di Kota Padang tidak memiliki sertifikat. Bagaimana puskesmas meningkatkan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dalam hal peningkatan akreditasi puskesmas tersebut,” katanya.
Selanjutnya, kata Syafrial Kani, dalam permasalahan di bidang pendidikan antara lain, pemko segera untuk menuntaskan kekurangan lokal. ”DPRD mendorong agar Pemko Padang segera mengeksekusi terhadap lahan dan pembebasan lahan yang akan diperuntukkan untuk sekolah di Kota Padang seperti, filial SMP 43 Padang, filial SMP 44, filial SMP 46 dan filial SMP 18 yang hari dituntaskan ditengan kebutuhan sarana pendidikan yang sifatnya urgen. Dimana masih banyak kawasan di Padang yang masuk blank spot zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tingkat SMP,” ujarnya.
Seterusnya, dalam hal penanganan banjir yang tidak pernah hilang di Kota Padang, drainase menjadi masalah serius dalam penanganan banjir yang terjadi di Kota Padang.
“Pemko harus segera membuat masterplan induk yang terintegtas untuk mengatasi permasalahan banjir,” terangnya.
Ia juga menambahkan, kalau untuk penanggulangan banjir di Kota Padang masih berada pada tahap memindahkan aliran banjir sehingga masih belum maksimal karena dasarnya adalah drainase yang terintegrasi di seluruh Kota Padang.
Di sisi lain, Syafrial Kani menyinggung fungsi pelabuhan perikanan Muaro Anai, Kecamatan Koto Tangah yang telah memakan dana miliaran rupiah yang fungsinya tidak maksimal untuk peningkatan ekonomi masyarakat khususnya nelayan.
“Harus segera difungsikan maksimal. Saat ini seperti dibiarkan saja, padahal bisa meningkatkan ekonomi nelayan yang lebih kurang saat ini berjumlah 7.000 nelayan,” ungkapnya.
Selain itu, dalam upaya peningkatan ekonomi dalam bidang pertanian, Pemko harus segera meningkat produksi padi. “Kenapa daerah bisa produksinya 7 hingga 8 ton dalam satu hektare daerah kita tidak bisa. Kedepannya, harus ada inovasi dalam meningkatkan produksi pertanian di Kota Padang,” jelasnya.
Di samping itu, masih banyak lahan-lahan produktif di Padang yang saat ini masih terlantar yang harusnya bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan. “Kurang lebih ada seluas dua ribu hektare yang masih terlantar, yang tidak digarap secara ekonomi. Jangan sampai Pemko Padang dinilai bagus dalam konsep perencanaan, tetapi kurang dari eksekusi dalam perencanaan tersebut,” tandasnya. (hen)
