PADANG, METRO – Di tahun 2020 nanti, sekitar 14 program strategis akan “digeber” oleh OPD Pemerintah Kota Padang. Berbagai kegiatan itu merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota Padang yang disusun secara sistematis dan terukur setiap tahunnya.
Kepala Bappeda Kota Padang, Medi Iswandi mengatakan ke 14 program tersebut adalah, pembangunan 76 unit ruang kelas baru, penataan destinasi (Sungai Pisang, Gunung Padang, Pantai Aia Manih, Pantai Padang) , penataan masjid Nurul Iman, pembanguunan kantor DPRD tahap 1 di Aia Pacah, pembangunan tugu dan taman batas kota, pelaksanaan iven penas tani, pelaksaan iven hari keluarga nasional, pelaksanaan MTQ tingkat nasional, lanjutan pembangunan trotoar.
Selain itu juga ada, penyusunan FS kererta api perkotaan, penataan dan pengembangan kampung tematik, pembanguann kampung tematik, peningkatan dan pembangunan jalan, dan pembangunan serta pemeliharaan drainase.
‘Ke-14 program itu merupakan program strategis kita di tahun 2020,”sebut Medi Iswandi di Media Center Pemko Padang, kemarin.
Terkait anggaranya, semuanya sudah disyahkan bersama DPRD. Tinggal lagi menunggu evaluasi Gubernur. Jika sudah keluar, maka akan dibahas lagi bersama DPRD nantinya.
Terkait anggaran-anggaran di APBD 2020, ia memastikan tidak ada kesalahan ditemukan dalam pengusulan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Padang. Hal itu karena Pemko Padang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kerangka acuan kerja yang berisi rincian uang APBD yang hendak digunakan saat meminta pagu anggaran.
Menurut Medi, saat ini di Kota Padang juga telah menerapkan E-Planing atau perencanaan secara elektronik.
“Sebenarnya apa yang terjadi di DKI Jakarta juga terjadi di hampir semua daerah. Untuk di Padang memang sudah kita coba lakukan antisipasi sejak tahun lalu,” katanya.
Pada saat penyusunan APBD, katanya, terdapat beberapa proses perencanaan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk, RKPD itu biasanya disusun sejak Desember sampai Mei di tahun berjalan untuk APBD tahun berikutnya.
“Dan pada saat RKPD itu biasanya hanya ada pagu anggaran. Walaupun OPD saat pelaksanaan RKPD telah memaparkan kebutuhan anggaran hingga didapat angka. Kelemahannya adalah ketika pagu diberikan dan harus mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) harus diisi dipakai untuk apa,” sebutnya.
Pada saat ini, kata Medi, biasanya ada OPD yang terburu-buru dalam mengisinya. Contohnya saja untuk pembangunan jalan yanh dianggarkan Rp30 miliar, ada OPD yang menulis pengeluaran tersebut hanya aspal saja.
“Padahal ada rincian lain, karena itu di Padang dibantu oleh Dinas Kominfo setiap kegiatan harus ada kerangka acuan kerja yang berisi rincian uang APBD hendak digunakan untuk apa saat minta pagu dan jika tidak diisi otomatis tertolak. Meski Sistem di E-Planning ini masih akan terus disempurnakan,” sebutnya.
Ia mengatakan, sebelum dimasukannya E-Planning, pihaknya juga pernah menyuruh OPD untuk membuat prarencana kebijakan anggaran dengan manual.
“Jadi, saat rencana kegiatan belum disetujui tapi sudah harus dibuat rincian yang detail, kalau tidak dibuat tidak akan saya setujui,” katanya. (tin)
