ADINEGORO, METRO -Anggota DPR RI asal Sumbar terpilih, Andre Rosiade menyebutkan, para aktivis anti korupsi yang saat ini mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mayoritas adalah “pendukung” Presiden petahana itu. Hal itu bahkan terlihat nyata dalam cuittan di twitter atau di media sosial (medsos) selama Pilpres berlangsung.
”Saat ini dimana-mana kita melihat keluhan, kemarahan bahkan kekecewaan mereka yang dulunya mendukung Pak Jokowi terkait ‘lancarnya’ perubahan UU KPK. Bahkan, ada yang mengaku terang-terangan kecewa dengan sikap Jokowi yang seperti membiarkan revisi itu. Kami juga baca sebuah media besar yang menulis Pak Jokowi ingkar janji,” sebut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra itu, kemarin.
Andre mengatakan, saat ini, penyesalan tersebut sebenarnya tidak ada gunanya lagi, karena draft revisi UU KPK sudah di DPR. Bahkan Senin (hari ini, red) sudah dibahas oleh wakil rakyat periode 2014-2019. ”Sekarang baru menyesal. Padahal dalam kampanye pak @prabowo lebih kongkret bicara pemberantasan kasus korupsi dan penyelesaian kasus @novelbaswedan,” tulis Andre Rosiade dalam twitternya @andre_rosiade.
Andre yang juga anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra ini menyebutkan, Partai Gerindra akan meninjau kembali draf revisi UU KPK, hal ini sebagai bentuk kepedulian partai Gerindra serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Andre Rosiade mengatakan berdasarkan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bahwa sudah sepantasnya KPK harus diperkuat dan menolak segala upaya-upaya yang ingin melemahkannya. ”Sikap Gerindra dalam hal ini (Revisi UU KPK), berdasarkan arahan pak Prabowo, revisi ini tidak boleh melemahkan KPK, titik,” katanya
Jika nanti Revisi UU KPK ditetapkan, katanya, maka Gerindra meminta penunjukan Dewan Pengawas harus melalui proses pemilihan yang tranfaran, akuntabel layaknya seleksi calon pimpinan KPK, para calon Dewan Pembina KPK juga diwajibkan memiliki kriteria berintegritas tinggi serta independen yang tidak dapat diragukan.
”Kalau ada Dewan Pengawas KPK ini, harus dari tokoh punya integritas dipilih oleh publik seperti pimpinanan KPK juga, diumumkan, melalui pendaftaran seleksi dan nanti pilih oleh presiden. Dipilih secara transparan sehingga yang terpilih tokoh berintegritas tinggi,” sebut ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (r)
