ADINEGORO, METRO – Anggota DPR RI terpilih asal Sumbar Andre Rosiade geram dengan masih terjadinya penambangan ilegal di Sumbar, seperti di Kabupaten Sinjunjung. Sebagai putra asli Koto VII Sijunjung, dia mengaku kerap mendapat informasi semakin maraknya aksi tersebut. Andre mendesak Polres Sijunjung dan Polda Sumbar segera bertindak.
”Sejak sebulan terakhir kami terus mendapatkan informasi soal tambang tak berizin yang merusak lingkungan ini. Warga sekitar sudah gerah dan banyak mengambil foto dan video aksi brutalnya para penambang. Kami sering dikirimi foto dan video tambang ilegal itu. Jadi, kenapa seolah-olah aparat tinggal diam?” sebut Andre yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra itu, kemarin.
Beberapa titik yang mengkhawatirkan, sebut Andre, adalah aktivitas penambangan emas dan galian C di sekitar sungai hingga kawasan persawahan warga memberikan dampak yang serius kepada lingkungan. Seperti di Batang Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, Batang Sukam di Kecamatan Sijunjung.
“Juga penambangan emas yang terjadi di sungai Batang Kuantan yang melewati Kecamatan Kamang Baru serta Sungai Batang Ombilin di Kecamatan Koto VII, kampung halaman kami sendiri. Kalau kita lihat sendiri air sungainya, sudah sangat keruh dan tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh warga sekitar,” kata Andre yang selama masa kampanye kerap wara-wiri di Sijunjung ini.
Menurut Andre, hampir setiap hari dia menerima laporan terkait kerusakan lingkungan akibat semakin masifnya tambang ilegal ini. Jalan-jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kini juga rusak parah akibat pergerakan alat berat yang digunakan. Dia juga mempertanyakan, kenapa aparat tidak bergerak dan cenderung pasif.
“Apakah akan dibiarkan hal yang seperti ini berlanjut terus. Tanah pertanian warga semakin mengecil karena dihancurkan alat berat ini. Pemerintah Sijunjung juga harus lebih mengawasi hal ini. Meski kita tahu, izin tambang dan galian C adalah kewenangan provinsi. Kalau daerah sudah rusak, tentu kita juga yang akan dibuat pusing,” kata Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre berjanji akan menindaklanjuti laporan tambang ilegal ini ketika sudah dilantik sebagai anggota DPR RI Oktober mendatang. Kalau perlu, dia akan membawa komisi yang membidangi pertambangan ke lokasi untuk memantau dan sidak (inspeksi mendadak). Kalau tidak, kegiatan ini akan semakin merusak dan merugikan anak cucu di masa depan.
“Komisi VII DPR RI harusnya turun melihat hal ini. Lalu berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Kami tidak menuduh, ada oknum-oknum yang terlibat membekingi tambang ini, tapi semua harus diusut. Polres Sijunjung, Polda Sumbar bahkan Polri harus turun mengecek langsung aktivitas tambang ilegal di Sumbar ini,” kata anggota badan komunikasi DPP Gerindra ini. (r)
