Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran, Pemko Padang telah menerapkan berbagai langkah dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diantara strategi yang telah berjalan adalah bagaimana mengurangi beban masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Bahwa negara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, Bapak Wali Kota Fadly Amran memulai dari hari-hari pertama kepemimpin beliau, bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera, ini lah cita-cita dan mimpi besar beliau untuk mensejahterakan masyarakat. Banyak langkah dan strategi yang dilakukan. Hal itu dimulai dengan mengurangi beban masyarakat,” kata Maigus Nasir pada saat menyerahkan bantuan pangan beras untuk warga kurang mampu di Halaman Kantor Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.
Di bidang kesehatan, lanjut Buya Maigus Nasir, Pemko Padang memastikan semua masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis.
“Selama 4 bulan ini beban masyarakat coba dikurangi. Mulai dari beban berobat, kalau sakit tinggal berobat, programnya BPJS Gratis, yang tidak masuk DTKS, DTSN, tidak punya BPJS bisa mendapatkan layanan ini,” katanya.
Di bidang pendidikan, Wali Kota Fadly Amran menggagas Kartu Padang Juara, yaitu memberikan bantuan baju seragam sekolah gratis bagi pelajar dari keluarga kurang mampu untuk pelajar SD/MI kelas 1 dan SMP/MTs kelas VII, bantuan ini berlaku untuk sekolah negeri atau swasta.
“Memberikan layanan fasilitas pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, baik DTKS atau tidak, seperti MBR, dan apabila masih ada di luar itu silahkan minta blanko ke lurah, tanda tangan RT/RW kemudian laporkan ke sekolah. Waktu pengurusan masih ada sampai tanggal 31 ini,” ujarnya.
Masih dari program sama, pelajar kelas 1 SD/MI dan kelas VII SMP/MTs dari keluarga kurang mampu juga disediakan LKS gratis. Pemko Padang mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 miliar untuk seragam sekolah dan LKS gratis ini.
“Kami bersama Bapak Wali Kota Fadly Amran sempat banyak mendengar ada aduan warga yang tidak dapat mengambil ijazah anaknya karena tunggakan di sekolah.
Bapak Wali Kota tidak ingin hal itu terjadi lagi karena ini mengganggu mental anak-anak. Untuk itu, program Padang Juara ini langsung direalisasikan, sehingga hal ini tidak lagi terjadi,” pungkasnya. (ren)
