Ketiga, pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif, seperti CSR, kemitraan swasta, dan sumber sah lainnya, harus lebih didorong. Kelima, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah untuk menyelesaikan kendala data, lahan, infrastruktur, hingga sinkronisasi kebijakan antarwilayah.
Keenam, Pemprov Sumbar akan terus meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap kabupaten/kota sebagai bagian dari komitmen bersama.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Zakri menegaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga momentum untuk refleksi dan konsolidasi lintas-OPD.
“Kita ingin memastikan seluruh OPD memandang SPM bukan sebagai beban administratif, melainkan alat perubahan. Tantangan anggaran atau teknis harus dijawab dengan kreativitas dan semangat kolaborasi,” ujar Ahmad Zakri.
Ia juga menyampaikan, ke depan, Pemprov Sumbar akan memperkuat sistem monitoring dan pelaporan berbasis data, agar setiap progres SPM bisa diukur secara objektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumbar menegaskan, penerapan SPM adalah tanggung jawab bersama lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan. Bukan sekadar memenuhi kewajiban regulatif, tetapi menjadi instrumen penting menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat.
“Kalau masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,”pungkasnya. (fan)
