Bukan Sekadar Laporan Saja, Gubernur Ingatkan SPM Harus Berdampak kepada Masyarakat

SUDIRMAN, METRO–Pelayanan publik bukan se­kadar angka di laporan, tapi tentang bagaimana kehadiran Pemerintah benar-benar dira­sa­kan masyarakat.

Pernyataan penuh makna ini disampaikan Gubernur Sumbar Mah­yeldi Ansharullah saat mem­berikan penghargaan ke­pada 14 Organisasi Perangkat Da­erah (OPD) yang telah mene­rap­kan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan baik di Istana Gubernur, Jumat (11/7).

Mahyeldi menegaskan, peng­hargaan ini bukan sekadar se­remoni, melainkan bentuk penga­kuan atas kerja ke­ras dan komitmen OPD dalam meningkatkan kua­litas pelayanan publik di lingkup Pemprov Sumbar.

“Penghargaan ini apresiasi dari Gubernur kepada OPD yang tergabung dalam Tim Penerapan SPM Provinsi Sumbar atas dedikasi, kolaborasi, dan kesungguhan mereka memastikan layanan dasar benar-benar hadir dan dira­sakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, ke­berhasilan Pemprov Sum­­bar mencapai 99% indikator SPM selama periode 2022–2024, serta penghargaan nasional seperti Peringkat III Nasional SPM Award 2023 dan Kinerja Terbaik Regional Sumatera pada SPM Award 2025, tidak boleh membuat birokrasi berpuas diri.

“SPM yang tinggi bukan sekadar prestasi, tapi ha­rus menjadi jalan memastikan masyarakat betul-betul merasakan layanan yang adil, merata, dan bermutu. Khususnya bagi ma­syarakat miskin dan rentan,” tegasnya.

Dalam kesempatan ter­sebut, 14 OPD yang menerima penghargaan antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas BMCKTR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Per­mu­ki­man,­­ BPBD, Satpol PP, Dinas Kominfotik, Dinas PMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Dinas Dukcapil, serta Biro Pemerintahan dan Otda.

Masing-masing OPD juga memaparkan capaian SPM terbaru dan tantangan yang dihadapi hingga pertengahan 2025. Dalam arahannya, Mahyeldi juga menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan penerapan SPM.

Pertama, setiap OPD wajib mengintegrasikan target dan indikator SPM secara eksplisit dalam dokumen perencanaan. Kedua, penetapan target layanan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan semata menyesuaikan ketersediaan anggaran.