Trans Padang tengah melintas di ruas jalan Adinegoro Padang.
SAWAHAN, METRO–Minimnya pengawasan yang dilakukan Pemko terhadap operasional Trans Padang membuat sejumlah anggota DPRD angkat bicara. Setelah adanya sopir Trans Padang yang mengendarai bus secara ugal-ugalan. Kali ini, ditemukan adanya penumpang yang tidak diberikan tiket oleh pramugara angkutan tersebut. Padahal, sesuai SOP-nya, setiap penumpang wajib mendapatkan tiket ketika membayar jasa bus.
Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, karena bus massal ini diperuntukkan untuk memberikan kenyamanan bagi warga kota dan sumber pemasukan PAD. Wakil Ketua Komisi III, Helmi Moesim sangat menyayangkan hal tersebut. Dia mengaku berterimakasih adanya aduan seperti ini kepada DPRD.
Hal ini tentu membuktikan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dishubkominfo kepada Trans Padang. “Sebagai angkutan bus missal, seharusnya bisa memberikan teladan kepada angkutan umum lainnya. Jika hal tersebut benar adanya, berarti sudah terjadi kebocoran dalam PAD kita. Tentu harus ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Pemko,” ucapnya kepada POSMETRO, Senin (19/10).
Setelah beberapa waktu lalu ada oknum sopir yang ugal-ugalan, sekarang ada penumpang yang tidak mendapatkan tiket secara sengaja. “Ini seharusnya jadi perhatian Dishubkominfo. Kita ingin jangan ada lagi tindakan pembocoran tersebut, sehingga warga bisa merasa nyaman menaiki Trans Padang. Jika warga nyaman tentu akan menambah pendapatan yang akan diterima kota ini,” tutupnya.
Sementara itu, anggota DPRD Padang dari fraksi Gerindra, Delma Putra mengatakan, bahwa aturan baku terkait pelayanan Trans Padang sudah diatur sedemikian rupa. “Kita ingin aturan tersebut benar-benar ada pengawasan ketat. Sehingga tidak ada lagi tindakan yang merugikan,” tuturnya.
Dikatakannya, Pemko harus tegas dalam menindaklanjuti permasalahan ini karena oknum yang berbuat tidak terpuji tersebut bisa membuat imej Trans Padang menjadi buruk. Perlu pengawasan yang ketat dalam memberikan pelayanan kepada warga. ”Perlu juga ada peningkatan kapasitas sopir dan pramugara Trans Padang. Tujuannya, agar mereka memiliki standar pelayanan yang bagus,” tutup politisi Gerindra ini. (o)
