Ada Diskriminasi Program Sekolah Gratis di Padang

ilustrasi.
SAWAHAN, METRO–Ketua Komisi III DPRD Yandri Hanafi mengingatkan bahwa APBD Padang 2016 harus mengakomodir sekolah gratis secara totalitas. Terutama sekolah agama.
Menurutnya, sekolah gratis bagus karena dapat meringankan beban sebagian orang tua. Sayangnya, pendidikan gratis yang digadang-gadangkan Pemko tersebut belum menyentuh 100 persen lembaga pendidikan.
“Contohnya sekolah swasta. Lalu, bagaimana pula nasib sekolah agama apakah harus bayar juga anak-anak di sana,” ungkap Yandri.
Ia menilai masih ada diskriminasi dalam penerapan pendidikan gratis. Untuk menghindarinya, sekolah agama mesti diperhatikan. Berhubung Pemko Padang tengah mempersiapkan rancangan APBD Padang 2016, diharapkan pemerintah dapat menyediakan anggaran. Minimal, bila tidak 100 persen, pemerintah dapat mensubsidi minimal 50 persen.
“Sesuai dengan ketersediaan anggaran kita, minimal 50 persen jadi tidak ada diskriminasi,” jelas Yandri.
Pemko melalui Dinas Pendidikan (Disdik) diminta untuk merancang subsidi bagi sekolah agama. Disdik mendata sekolah dan murid lalu disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. “Sudah mesti direncanakan bersinergi dengan 10 program unggulan wako dan wawako,” pungkasnya.
Wali Kota Mahyeldi Dt Marajo mengatakan, bahwa untuk pendidikan ada anggaran yang sudah disiapkan dalam APBD. Bahkan melaui program Baznas juga disalurkan bantuan khusus pendidikan. “Ada bantuan pendidikan di sana, beasiswa siswa miskin dan berprestasi. Itu bisa dimanfaatkan untuk penunjang pendidikan gratis,” ujar Mahyeldi.
Dikatakan, banyak yang salah kaprah saat ini tentang pendidikan gratis. “Yang digratiskan itu adalah uang pembangunan dan SPP bulanan sehingga tidak membebankan orang tua lagi. Jika para orangtua ingin berinfak untuk kemajuan sekolah, itu tidak masalah tapi tidak harus ruti. Semua aturan tersebut sudah tertuang jelas di perwaki,” tutupnya. (o)

Exit mobile version