LPS Baru Terbentuk di 64 Kelurahan, 42 Kelurahan yang Belum Ada LPS Diminta Percepat Pendataan Rumah Warga

PADANG, METRO–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang akan segera merampungkan layanan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) yang ada di Kota Padang yang saat ini masih berada dalam tahap pendataan.

Kepala Dinas LH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, mengatakan bahwa, program LPS, sebagai pelak­sana utama sistem swa­kelola sampah tersebut sudah dilaunching mulai Januari 2025.

“Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) adalah pelaksana utama sistem swa­kelola sampah di Kota Pa­dang yang berlaku tahun ini. Petugas LPS  sebagai Operator Pengangkutan Sampah akan melayani pengambilan sampah dari seluruh rumah  dengan jadwal pengambilan sampah setiap satu atau dua hari sekali,” ungkap Fa­delan, Kamis (13/2).

Menurutnya, setelah layanan tersebut terbentuk masyarakat tidak perlu lagi membayar retribusi kepada petugas yang ada di lapangan, cukup hanya membayar ditagihan yang tertera di PDAM.

“Karena, petugas kebersihan tersebut setelah tanda tangan kontrak dengan DLH akan digaji oleh Pem­ko Padang dalam tu­gas­­nya memungut sampah di rumah-rumah ma­sya­rakat, tanpa meminta imbalan lagi dari pemilik rumah,” kata Fadelan, Kamis (13/2).

Dijelaskan, permasalahan yang saat ini muncul adalah kecepatan masing-masing kelurahan untuk membentuk LPS tersebut berbeda-beda. Di beberapa wilayah ada yang sudah rampung, dan di wilayah lainnya ada yang belum.

Keterlambatan tersebut menyebabkan LPS belum dapat beroperasi di kelurahan itu, sehingga masyarakat menjadi double membayar, retribusi la­ya­nan kebersihan di PDAM, dan membayar ke petugas perorangan.

“Setelah data tersebut selesai maka akan muncul berapa jumlah kebutuhan becak motor untuk kelurahan tersebut, setelah itu akan direkrut petugas-petugas yang lama untuk bekerja yang di gaji oleh Pemko Padang tanpa memungut retribusi lagi dari ma­sya­rakat,” kata Fadelan.

Saat ini kondisi yang terjadi di lapangan, warga sudah dipungut uang sampah melalui rekening PDAM, namun yang terjadi adalah setiap bulan, warga atau pemilik rumah masih ha­rus membayar uang sam­pah kepada petugas sam­pah yang mengambil sampah di rumah mereka.

“Dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang, sebanyak 62 kelurahan sudah selesai membentuk LPS dan juga sudah tanda tangan kontrak dengan DLH. Sementara yang 42 kelurahan lainnya masih dalam pembentukan,” katanya.