SUDIRMAN, METRO–Korem 032/Wirabraja di bawah komando Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo menargetkan penyediaan 3.000 hingga 3.200 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari di Kota Padang, Sumatera Barat. Program MBG ini merupakan inisiatif unggulan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
“Alokasi di Kota Padang sekitar 3.000 hingga 3.200 porsi per hari,” kata Danrem Wahyu Eko Purnomo dalam keterangan pers, kemarin.
Untuk mendukung kelancaran program ini, Korem 032/Wirabraja telah menyiapkan 50 personel, termasuk kepala dapur bergizi, ahli gizi, dan akuntan, serta 47 orang lainnya yang bertanggung jawab menyiapkan makanan untuk anak didik di Kota Padang.
Namun, meskipun program MBG telah dimulai di berbagai wilayah Indonesia pada minggu pertama Januari 2025, pelaksanaan di Sumatera Barat masih terkendala oleh kekurangan peralatan dapur. Brigjen Wahyu Eko menyebutkan bahwa proses pembangunan dapur bergizi di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti sudah mencapai 80 persen, dan dapur tersebut siap beroperasi, meskipun ada beberapa kekurangan peralatan yang masih harus dilengkapi.
“Dapur bergizi kita sudah bisa beroperasi, namun karena ada kekurangan peralatan pendukung, pelaksanaan program masih tertunda,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan MBG, TNI berperan sebagai pendamping dan pemberi bantuan di setiap daerah. Sebagai contoh, TNI akan memastikan distribusi MBG di sekolah-sekolah di Provinsi Sumbar yang berjarak 1,5 hingga 2,5 kilometer dari dapur utama.
Terkait dengan daerah-daerah terluar seperti Kepulauan Mentawai, yang memiliki tantangan besar dalam hal logistik, Korem 032/Wirabraja juga telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kelancaran distribusi program ini. Bahkan, TNI membuka opsi untuk menanam komoditas seperti beras di Kabupaten Kepulauan Mentawai, guna memastikan pasokan bahan makanan, terutama beras, tercukupi selama program berlangsung.
Program MBG ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas gizi anak-anak di Sumatera Barat, serta mendukung pencapaian ketahanan pangan di daerah-daerah terluar.
Langkah Strategis Kendalikan Inflasi
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat meyakini bahwa program makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di provinsi tersebut. Program ini diharapkan dapat memacu peningkatan produksi pangan, terutama beras, yang merupakan salah satu komoditas penting dalam pengendalian inflasi di Ranah Minang.
Kepala BI Perwakilan Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram, menjelaskan bahwa dengan adanya program MBG, kebutuhan pangan akan meningkat, khususnya beras. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat produksi gabah di daerah tersebut.
“Program MBG ini akan meningkatkan kebutuhan pangan, khususnya beras. Dengan begitu, produksi beras akan semakin ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan ini, yang pada gilirannya akan mengurangi tekanan inflasi,” ujar Majid.
Selain beras, beberapa komoditas lain seperti cabai merah keriting, jengkol, dan daging juga sering menjadi penyumbang utama inflasi di Sumbar. Jika program MBG berjalan lancar dan kebutuhan beras meningkat, maka pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga pasokan pangan ini agar tidak tergantung pada impor dari provinsi lain, yang dapat memicu lonjakan harga.
Namun, Majid juga mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan lauk-pauk serta bahan pangan lainnya seperti buah-buahan dan sayuran. Program ini, menurutnya, tidak hanya berpotensi mendukung ketahanan pangan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian petani dan nelayan di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.
“Jika semua bahan pangan, terutama yang selama ini berpengaruh terhadap inflasi, tersedia dan terkelola dengan baik, program MBG bisa berjalan lancar tanpa berdampak negatif pada inflasi,” tambah Majid.
Namun, Gubernur Sumbar Mahyeldi menjelaskan bahwa hingga saat ini, Sumbar belum bisa melaksanakan program MBG secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan perlengkapan dapur yang masih kurang. Meski begitu, pihaknya optimistis bahwa begitu peralatan dapur yang dibutuhkan tersedia, program MBG akan segera dilaksanakan di seluruh wilayah Sumbar, termasuk 19 kabupaten dan kota. (brm)