PADANG, METRO–Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming mencanangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah. Dicetuskannya program itu di tahun 2025 ini dalam rangka mengentaskan gizi buruk di Indonesia.
Sejumlah daerah telah melaksanakan program MBG. Namun begitu beberapa daerah masih belum melaksanakannya. Seperti Kota Padang yang hingga hari ini masih menunggu kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Iya, kita masih menunggu kesiapan dari Badan Gizi Nasional,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang melalui Sekretaris Disdikbud Nurfitri, kemarin.
Sedianya, pelaksanaan MBG di Padang dimulai pada 6 Januari lalu. Namun harus diundur karena belum lengkapnya alat yang datang ke Padang.
“Informasi dari BGN, peralatan yang datang belum lengkap,” beber Nurfitri.
Nurfitri menyebut, pihak BGN telah menetapkan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti sebagai dapur umum tempat memasak. Dapur umum yang terletak di kawasan Air Tawar ini akan mensuplai makanan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah yang berada dalam radius dua kilometer dari dapur umum tersebut.
“Nantinya makanan bergizi akan dipasok ke 16 sekolah (TK, SD, SMP, SMA) terdekat dari dapur umum, sekolah-sekolah itu akan jadi pilot project program MBG,” terang Nurfitri.
Dapur umum yang berada di Yonif 133 Yudha Sakti di Air Tawar akan menyiapkan sebanyak 2.845 porsi makanan bergizi bagi 16 sekolah. Makanan bergizi itu disiapkan setiap harinya sesuai jadwal sekolah.
Nurfitri berharap BGN segera melengkapi alat makan dan dapur umum sesegera mungkin. Sehingga program MBG dapat segera dilaksanakan di Kota Padang.
“Tentunya kami menunggu kesiapan dari BGN dalam pelaksanaan program ini,” pungkasnya.
Diprediksi, setelah dimulainya program MBG di Padang, pihak BGN akan menempatkan dapur umum di sejumlah titik. Sehingga nantinya dapat mensuplai makanan bergizi bagi seluruh sekolah di Padang.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berhasil dilaksanakan di provinsi ini dan tidak boleh gagal. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar yang digelar di Padang, pada Selasa (13/1) lalu.
“Yang pertama kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kami bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD di Sumbar untuk serius menangani ini,” ujarnya.
Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah memiliki pengalaman dalam pemenuhan kebutuhan makan bagi pelajar di 14 sekolah berasrama, yang dapat disinkronkan dengan pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, langkah awal yang akan diambil adalah membentuk tim khusus yang melibatkan seluruh pihak untuk fokus pada keberhasilan program tersebut.
Selain itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi akan segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar. “Kami juga akan melibatkan sekolah kejuruan tata boga dan pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaan program ini. Untuk lokasi dapur SPPG, kami siap memfungsikan sarana milik provinsi yang tidak terpakai sebagai bukti komitmen kami,” tambah Mahyeldi.
Sementara Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menekankan pentingnya koordinasi antarpihak untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan MBG. Ia berharap rapat-rapat terkait segera direspons dengan tindakan nyata di lapangan. “Semua unit pelaksana teknis pemerintah pusat di daerah harus dikoordinir untuk bekerja bersama dalam tim yang mendukung kesuksesan program ini,” tegas Irjen Gatot.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program ini dengan berfokus pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang menjadi tugas DPRD. (brm)