KURANJI, METRO–Komisi IV DPRD Kota Padang melakukan kunjungan kerja ke RSUD dr. Rasidin Padang, Kamis (2/1) lalu. DPRD berharap RSUD Rasidin tetap melayani warga miskin yang ingin berobat meski tidak memiliki BPJS Kesehatan.
Rombongan Komisi IV dipimpin Ketua Komisi Iskandar, Wakil Ketua Rustam Efendi, serta anggota M.Khalidi Al Khair, Irwandi, Fautiaz Fauzi, Erismiarti, Rusdi dan Erianto Mahmuda, disambut langsung Direktur RSUD Rasidin dr. Desy Susanty.
“Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat internal, dimana kita ingin warga miskin yang tidak ada BPJS Kesehatan agar tetap dilayani dan dibantu pengurusan BPJS Kesehatan. Apakah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau dilunasi BPJS Kesehatan menunggaknya dengan melalui Dinas Sosial atau Baznas,” ungkap Iskandar.
Dikatakan Iskandar, kesepakatan pada rapat di Komisi IV tersebut, disebutkan jika warga yang tidak punya kemampuan keuangan dan tidak punya BPJS Kesehatan lalu sakit, disarankan untuk berobat ke RSUD.
Nantinya, dari Pemerintah Kota Padang melalui RSUD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan akan mencarikan solusi bagaimana treatment (perlakuan) pembiayaan terhadap warga yang tidak mampu tersebut.
“Kami berharap sesuai dengan undang-undang rumah sakit dan undang-undang kesehatan, maka rumah sakit tidak boleh menolak pasien karena alasan pasien tidak ada kemampuan keuangan dan tidak ada BPJS Kesehatan. Pemerintah juga harus mencarikan solusi, karena pemerintah tidak boleh abai,” tegas Iskandar.
Pada kunker tersebut, Komisi IV memberikan apresiasi kepada RSUD karena telah melayani masyarakat dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.
“Inilah yang membanggakan kita ketika rakyat menjerit dan diminta dilayani itu pemerintah bisa melayani sekali lagi kita berikan apresiasi kepada Direktur RSUD,” sebut Iskandar, yang berharap RSUD harus bisa berkembang lebih baik lagi.
“Kita minta ke Direktur RSUD untuk dapat memasukkan anggaran supaya rumah sakit ini bisa berkembang menjadi andalan rumah sakit khusus warga Kota Padang,” kata Iskandar.
Sementara itu Direktur RSUD dr. Rasidin Padang dr. Desy Susanty, mengungkapkan di awal 2025, pihaknya berharap dukungan dari DPRD untuk memaksimalkan pelayanan dan pengembangan RSUD.
“RSUD sudah banyak disupport oleh DPRD Kota Padang seperti pembimbingan, penganggaran dan dukungan lainnya. Alhamdulillah untuk tahun 2026 , kita usul pembebasan lahan yang di depan rumah sakit itu untuk akses jalur masuk ke rumah sakit. Dengan pelebaran jalan akses dua jalur dan masjid serta areal parkir sesuai dengan masterpla,” kata Dessy.
“Mudah -mudahan dorongan dari dewan bisa direlasasikan,yang akan dibebaskan itu tanah dari jalan umum di depan RSUD sampai ke pagar rumah sakit. Kita akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak termasuk tokoh tokoh masyarakat,” lanjutnya.
Terkait masalah pelayanan serta pembayaran BPJS Kesehatan, menurut Dessy saat ini lancar. Sekarang, RSUD memiliki lahan 4,9 hektare yang tersedia dan baru terpakai baru 2 hektare.
“Untuk tanah di belakang gedung RSUD ini di dalam masterplan itu ada rancangan gedung serbaguna dan bisa akses masuk masyarakat langsung akses dari warga belimbing Kelurahan Kuranji, Kelurahan Gunung Sarik,” timpal Desy Susanty. (ped)