“Pak Simon (Simon Aloysius Mantiri) ini Dirut Pertamina yang orangnya Presiden. Jadi harapan kita beliau bisa langsung komunikasi dengan Pak Presiden. Harapan kita itu bisa dibereskan, Perpres 191 Tahun 20214 ini. Ini sederhana Pak, kalau itu dibereskan jelas tepat sasaran. Jadi QR-QR yang dilakukan Pertamina saat ini hanya sebatas mendata, tidak bisa membatasi. Yang membatasi itu Perpres 191 Tahun 2014, perlu Pak Simon sampaikan kepada Presiden Prabowo,” tutur Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
Selain soal BBM subsidi, Andre juga menyampaikan persoalan Pertashop yang banyak dikeluhkan pelaku UMKM. Persoalan ini juga tak terlepas dari kurang diminatinya Pertashop karena adanya disparitas harga BBM yang tinggi.
“Soal Pertashop, ini penting banyak pengusaha UMKM menjerit. Mungkin Pertamina harus cari solusinya. Orang-orang kecil yang terlanjur investasi di Pertashop lalu pesantren-pesantren yang kemarin pengen punya Pertashop mereka sekarang bisnisnya tutup. Jadi kalau bapak jalan-jalan keliling Indonesia banyak Pertashop kosong, karena nggak bisa jalan,” tutur Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.
Andre Rosiade berharap, permasalahan ini bisa diselesaikan oleh Pertamina dibawah kepemimpinan Dirut yang baru Simon Aloysius Mantiri dan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi.
“Harapan saya tahun 2025 permasalahan ini bisa tuntas, supaya Pertamina gak impor clude (CPO) terus. Karena kita semua tahu tujuan Pak Prabowo menjadi Presiden RI berkeinginan bagaimana Indonesia ini bisa berswasembada pangan, swasembada energi, berdikari dan berdiri di kaki sendiri. Harapan saya Pak Simon sebagai orangnya Prabowo bisa mewujudkan itu dengan memimpin Pertamina. Kami akan mengawal dan mensupport Pak Simon,” tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar ini. (*)
