JAKARTA, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong agar penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti solar dan pertalite tetap sasaran. Ia menyarankan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM direvisi karena dianggap banyak kelemahan.
“Dari tahun 2022 waktu Pak Alfian (Alfian Nasution) ditugaskan jadi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga saya sudah koordinasi dengan beliau dilanjutkan oleh Pak Riva (Riva Siahaan), bahkan saya sudah ke BPH Migas. Sebenarnya draf-nya, pokok aturan turunannya sudah selesai, tapi Ketua BPH Migas-nya tidak berani mengambil keputusan, karena Perpres itu mengandung kelemahan,” kata Andre Rosiade saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero), Selasa (3/12).
Andre Rosiade menjelaskan kelemahan dari Perpres tersebut karena BBM subsidi masih ditemukan digunakan oleh banyak kendaraan mewah, dan kendaraan yang tidak sesuai peruntukkannya. Padahal BBM subsidi ini semestinya dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu, ekonomi lemah, dan terdaftar dalam DTKS serta pelaku UMKM.
“Mulai dari yang tidak berhak seperti truk odol, truk industri bahkan mobil-mobil yang berharga 700 juta, Pajero, Fortuner dan rasanya orang mampu, bisa mengonsumi solar subsidi,” sebut politisi Partai Gerindra asal Sumbar ini.
Menurut Andre, langkah Pertamina menerapkan penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi belum sepenuhnya menjadi solusi untuk membatasi penggunaan BBM subsidi sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Andre menegaskan, dengan dilakukannya revisi terhadap Perpres 191 Tahun 2014 akan menjadi solusi sebenarnya dari persoalan ini.
