Ketua DPRD Sumbar Terima Audiensi PWI Sumbar

SILATURAHMI— Ketua PWI Sumbar Widya Navies bersama Sekretaris PWI Firdaus Abie, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Zul Effendi dan Sekretaris Emil Mahmud, melakukan silaturahmi dengan Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Selasa (12/11).

PADANG, METRO–Ketua DPRD Sumbar Muhidi, menerima kunjungan jajaran pengurus PWI Sumbar, Selasa (12/11). Rombongan PWI Sumbar dipimpin oleh Ketua PWI Sumbar Widya Navies, didampingi Sekretaris PWI Firdaus Abie, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Zul Effendi dan Sekretaris Emil Mahmud.

Pada kesempatan itu, Widya Navies mengatakan, kunjungan ini merupakan silaturahmi kepada Ketua DPRD Sumbar dan menjelaskan kedudukan hukum ke­pengurusan PWI Sumbar.

“Kami adalah pengurus hasil KLB, dan mengantongi 2 SK, dari Hendri C Bangun dan Ketua PWI Pusat hasil KLB, Zulkifkimansyah Sakedang,” katanya.

Widya Navies juga menyinggung dana hibah dari Pemprov Sumbar ke PWI Sumbar. “Ini sehabis pokok Padang kami sampaikan ke Ketua DPRD. Tentunya ka­mi berharap, dana hibah yang kami ajukan ke pemprov disetujui,” kata Wakil Pemimpin Redaksi Harian Singgalang ini.

Sementara itu, Ketua DKP PWI Sumbar Zul Efendi menguatkan pernyataan Widya Navies. “Kami tentu berharap, apa yang kami sampaikan kepada bapak Ketua DPRD Sumbar menjadi perhatian, sehingga roda organisasi dapat berjalan sebagaimana di­harap­kan,” ujar Pemim­pin Redaksi Harian Haluan ini.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, silaturahmi perlu diperbanyak karena mengundang berkah, bertambah umur dan bertambah rezeki.

“Rezeki yang dimaksud beragam penafsiran, misalnya bagaimana organisasi kita berkembang, menjalin kalaborasi,” katanya.

Soal dana hibah Pemprov, Muhidi mengatakan, dirinya akan bertemu terlebih dahulu dengan TAPD, tapi sudah ada pembaha­san dengan Diskominfo Sumbar. Dirinya siap mengawal sesuai kewenanganya.

“Yang jelas sudah ada, namun berapa angkanya, saya belum tahu persis, nanti saya tanyakan dulu ke TAPD. Kita siap mengawalnya,” ulasnya.

Muhidi menjelaskan tupok­si DPRD, yaitu legislasi, bud­geting atau penganggaran dan pengawasan. Semua tupoksi kedewanan ter­se­but membutuhkan pers da­lam mempublikasikannya.

“Kalau tidak ada publi­kasi dari rekan-rekan pers, maka nanti masya­ra­kat menganggap kami tidak bekerja. Khsus anggaran di DPRD untuk media, saya sudah sampaikan ke Humas, jangan sampai diku­rangi. Namun kami juga siap menerima kritik, kritik yang disertai solusi, kritik yang dibangun,” tegasnya. (*)

Exit mobile version