Antisipasi Kebocoran, Bapenda Razia Listrik Ilegal

PADANG, METRO–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang kembali melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang menjadi Peda­gang Kaki Lima (PKL) yang meng­gunakan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk menunjang aktivitas berdagangnya.

Pengawasan tersebut dila­kukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh para PKL sebagai pengguna PJU yang sudah diba­yarkan dengan anggaran Pemko Padang kepada Perusahaan Listrik Negara (PT PLN).

Pengawasan yang dilakukan di dua titik tersebut yakni kawasan Pasar Baru Unand, Kecamatan Pauh, dan taman kompleks Balaikota Padang, Kecamatan Koto Tangah tersebut dibackup Satpol-PP, Unit P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PLN UP3L dan SK-4.

Tim yang turun pada Jumat (18/10) malam tersebut, dipimpin Sekretaris Bapenda Kota Padang, Fuji Astomi, dan diawali dengan apel persiapan yang dilakukan di halaman kantor Bapenda Kota Padang.

Kasubid Evaluasi dan Pengendalian Bapenda Ko­ta Padang, Irsyad Hardani mengatakan mengatakan bahwa pengawasan PJU tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran penggunaan listrik secara ilegal oleh pengguna listrik di spot-spot yang telah dipasang PLN.

“Malam ini petugas melakukan pengawasan pemakaian listrik yang ilegal dari PJU, yang ditinjau di tempat-tempat yang terindikasi penggunaannya secara ilegal,” katanya, Jumat (18/10).

Dia menambahkan, de­ngan demikian kebocoran dari pajak PJU yang telah dibayarkan Pemko Padang. Dalam pengawasan tersebut, jika ada yang teridentifikasi menggunakan listrik secara ilegal, maka akan dilakukan pemutusan langsung, dan bisa dikenakan denda oleh PLN.

“Seperti yang sudah-sudah tindakan bagi yang ter­identifikasi sebagai peng­guna ilegal dapat dilakukan pemutusan listrik langsung oleh tim dari PLN yang turun bersama Bapenda, dan juga dapat dike­na­kan denda,” katanya.

Dia menambahkan, berbagai macam cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang terus di gaetkan, salah satu dengan cara pengawasan terhadap pajak PJU tersebut.

“Target pertahun untuk pajak PJU ini berada di angka Rp127 miliar, dan saat ini sudah tercapai Rp95 miliar, atau sekitar 78 persen,” ungkapnya.

Kawasan Pasar Baru Unand dan taman kompleks Balaikota Padang dipilih sebagai lokasi pengawa­san, katanya disebabkan karena banyaknya pe­da­gang yang berjualan dengan menggunakan pene­rangan dari PJU.

“Seandainya jika ada pelanggaran maka ditertibkan, tetapi alhamdulillah di daerah ini tidak ada ditemukan pelanggaran,” tutupnya. (brm)