Bangunan di Kota Padang harus Ramah dan Bersahabat dengan Bencana

SOSIALISASI RUMAH RAMAH BENCANA— Asisten II Setda Kota Padang Didi Aryadi pada saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Pembangunan Rumah Ramah Bencana yang digelar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Padang di Ruangan Abu Bakar Jaar, Kompleks Perkantoran Balai Kota Padang, Kamis (19/9).

AIAPACAH, METRO–Kota Padang termasuk daerah rawan bencana yang terletak antara dua lempeng bumi, yaitu lem­peng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Untuk itu, ketahanan bangunan wajib diperhatikan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa pada saat ter­jadi bencana.

Hal itu disampaikan Asi­s­­ten II Setda Kota Pa­dang Didi Aryadi pada saat membuka kegiatan Sosia­lisasi Standar Teknis Pem­bangunan Rumah Ramah Bencana yang digelar Di­nas Perumahan Rakyat, Ka­wasan Pemukiman (Per­kim) Kota Padang di Ruangan Abu Bakar Jaar, Kompleks Perkantoran Ba­lai Kota Pa­dang, Kamis (19/9).

“Kondisi geografis Kota Padang ini harus disikapi dengan memastikan bahwa pendirian bangunan dan gedung harus meme­nuhi standar dan dapat tahan gempa. Bangunan harus ramah dan ber­saha­bat dengan bencana, se­hingga ketika bencana ter­jadi tidak menimbulkan kor­ban jiwa,” katanya.

Dikatakan Didi, gempa besar yang melanda Kota Pa­dang pada 2009 jadi pem­belajaran berharga, bagaimana banyak jatuh korban yang diakibatkan kondisi bangunan yang tidak sesuai standar.

“Banyak jatuh korban akibat tertimpa bangunan. Karena itu, bangunannya wajib sesuai standar,” katanya.

Bangunan yang sesuai standar dan ramah bencana disebut Didi juga berpengaruh terhadap sektor perekonomian. Gedung-gedung di Kota Padang harus ramah gempa, sehingga orang tidak ragu datang ke Padang.

“Jadi walaupun Kota Padang rawan bencana tapi orang tidak ragu lagi untuk datang karena mereka sudah tahu bahwa bangunan dan gedung-gedung kita di sini sudah ramah bencana,” tegasnya.

Ketua Panitia kegiatan yang juga Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, Virgistia Abizar menyebut bahwa peserta sosialisasi adalah KSB dari semua kecamatan, sejumlah perwakilan OPD terkait, dan pihak-pihak lain

Bertindak sebagai narasumber, Kalaksa BPBD Ko­ta Padang Hendri Zulviton, perwakilan PT Semen Pa­dang, dan akademisi dari Unand. “Tujuan dari kegiatan kita ini adalah meminimalisir kerusakan atau kerugian saat terjadinya bencana. Bangunan ramah bencana ini penting sebagai antisipasi dini terhadap bencana,” katanya.

Mengenal Manajemen Bencana

Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi bencana jadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Salah satu aspek terpenting adalah manajemen bencana dan tindakan apa yang harus di ambil apabila bencana benar-benar.

Selain bencana gempa, beberapa jenis bencana lain nya juga berpotensi terjadi, seperti bencana buatan manusia dan bencana campuran, contoh dari bencana buatan manusia seperti kebakaran dan kecelakaan yang dapat mengancam nyawa manusia.

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Pada UU No. 24 Tahun 2007 “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa ma­nusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kalaksa BPBD Kota Pa­dang, Hendri Zulviton me­ng­ungkapkan bahwa­sanya potensi terjadinya bencana tidak dapat di hindari, tetapi dapat di antisipasi dan meminimalisir dampak da­ri bencana yang akan terjadi, oleh sebab itu masya­ra­kat di harapkan untuk dapat mengenal jenis-jenis bencana dan respon apa yang harus di lakukan.

“Prinsip penanggulangan bencana yang terutama adalah mencegah terjadinya bencana sedapat mungkin lalu meminimalisir jumlah korban apabila terjadi bencana dan mencegah jatuhnya korban lebih lanjut setelah dampak awal bencana terjadi,” katanya.

Selain itu, kata dia, kemungkinan bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami, infrastruktur pasti akan menurun, salah satu contohnya adalah kehilangan sinyal dan pemadaman listrik yang dapat menyebabkan keterbatasan masyarakat untuk menghubungi orang yang jauh ataupun menerima informasi.

“Untuk itu, respon atau tindakan yang harus dilakukan masyarakat adalah men­­cari Posko Operasi Tang­kap Darurat yang me­nye­diakan Radio dan alat komunikasi jarak jauh seperti Handy Talkie (HT) untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai kelanjutan bencana yang terjadi dan tindakan pemerintah untuk masya­ra­kat Kota Pa­dang,” jelas dia. (brm)

 

Exit mobile version