PADANG, METRO–Pemko Padang telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Laporan Ha sil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar terkait penyelenggaraan reklame dengan konten rokok di Kota Padang.
Berdasarkan hasil investigasi atas prakarsa sendiri tentang reklame dengan konten rokok di Kota Padang, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar menyampaikan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pemko Padang.
Asisten Ombudsman RI Provinsi Sumbar, Reza Kurniawan menyebut sejumlah tindaklanjut Pemko Padang dari LHP Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar adalah telah diterbitkannya Keputusan Wali Kota Padang Nomor 389 Tentang Tempat Lainnya Kawasan Tanpa Rokok. Telah melakukan evaluasi kerja dengan Tim Reklame Kota Padang. Tidak menindaklanjuti permohonan perpanjangan atau baru dengan konten rokok. Telah melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan, dan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame dengan konten rokok. Telah menyurati penyelenggara reklame yang memiliki izin konstruksi PBG untuk membuat surat pernyataan bersedia patuh dalam menyelenggarakan reklame sesuai dengan ketentuan.
“Tindakan korektif yang masih perlu ditindaklanjuti adalah membuat SOP bersama terhadap Tim Reklame Kota Padang dengan melibatkan pihak terkait V di dalam SOP bersama,” kata Reza didampingi Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Adel Wahidi pada kegiatan konferensi pers monitoring pelaksanaan LHP tindakan korektif terkait maladministrasi Pemko Padang dalam penyelenggaraan reklame dengan konten rokok di Kota Padang, Selasa (17/9).
Pemko Padang yang pada kesempatan itu diwakili Asisten II Setda Kota Padang Didi Aryadi bersama Sekretaris Bapenda Kota Padang Fuji Astomi, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Swesti Fanloni mengapresiasi langkah yang diambil Ombudsman RI Perwakilan Sumbar yang sudah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri tentang reklame rokok di Kota Padang.
“Bahwa ini sudah selesai proses investigasinya, kita sudah melakukan apa yang direkomendasikan serta yang diminta dalam LHP tersebut. Aturan sudah ada semua, mulai dari Perda, Perwako, dan SK Wali Kota dan ini dapat kita realisasikan,” kata Didi.
