PADANG, METRO–Sejumlah orang tua/wali murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Padang di Anakaia, Kelurahan Batipuahpanjang, Kecamatan Kototangah, mempertanyakan aliran uang komite yang dipungut dari wali murid sejumlah Rp100.000 per-KK (Kartu Keluarga) per semester di sekolah tersebut.
Para orang tua merasa ada kejanggalan dalam laporan penggunaan uang komite yang seharusnya dipegang oleh bendahara komite. Sementara bendahara komite dipaksa tutup mata mengenai uang keluar-masuk komite sekolah tersebut.
Salah seorang wali murid bernama Mirna (35), mengungkapkan alasan mengapa para wali murid mempertanyakan aliran uang komite tersebut. Dia mengatakan bahwa uang tersebut tidak jelas laporan penggunaannya.
“Uang komite sekolah yang sudah dipungut sebanyak dua kali dalam kurun waktu sekitar 6 hingga 8 bulan ini, dikumpulkan oleh wali kelas dan selanjutnya di drop ke bendahara komite. Tetapi dana tersebut tidak dipegang oleh bendahara komite,” katanya.
Mirna mengatakan, berdasarkan hasil rapat komite bersama wali murid yang dilakukan beberapa waktu lalu, uang komite tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki sekolah. Seperti pembangunan gerbang dan pagar sekolah.
Mirna menyebut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bendahara yang seharusnya memegang uang pungutan komite sekolah dari wali murid tersebut tidak terlaksana dengan baik.
Uang tersebut tidak diserahkan kepada bendahara komite, namun dipegang oleh salah seorang guru di sekolah tersebut. “Dana Rp100 ribu tersebut tidak dipegang oleh bendahara komite,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh wali murid lainnya, Arif (40). Selain uang komite sekolah yang tidak ada kejelasan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pun juga tidak ada kejelasan.
Dia menuturkan, dana BOS tersebut yang dikucurkan pemerintah pada masing-masing sekolah mendapatkan sekitar Rp1.000.000 per murid. Jika ada sebanyak 600 murid di sekolah tersebut, artinya sekolah menerima sebanyak Rp600.000.000 kucuran dana BOS dari pemerintah.
“Dana BOS tersebut seharusnya ada kejelasan, seperti membutuhkan meja berapa buah, kursi, dan berapa uang yang di keluarkan untuk membayar tenaga honorer maupun keamanan. Serta harus ada penjelasan berapa buku yang dibelikan kepada anak-anak,” katanya.
Selain uang komite wali murid juga diberatkan dengan berbagai uang pungutan lainnya. Seperti uang infak dua kali satu pekan, yakni di hari Senin dan Jumat. Dimana kegunaan uang infak tersebut juga tidak diketahui. Dan, sumbangan di momentum hari-hari besar, seperti hari guru, uang perpisahan, dan uang-uang lainnya.
Sementara itu, bendahara komite sekolah, Rahma saat dikonfirmasi POSMETRO, Sabtu (20/7), membenarkan terkait keluhan yang disampaikan wali murid terkait uang komite.
“Saya sebagai bendahara komite MIN 1 Kota Padang, memang menyepakati untuk memungut uang komite sebesar Rp100.000 per-KK per semester. Uang itu bertujuan untuk memperbaiki sekolah,” katanya.
Lanjutnya, saat rapat komite bersama wali murid dan kepala sekolah (kepsek), dalam kesempatan itu kepsek mengatakan bahwa untuk memperbaiki gerbang tersebut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tersedia, sehingga akan digunakan uang komite untuk melakukan perbaikan.
“Hanya saja teknisnya, saya sebagai bendahara komite tidak mungkin meminta langsung kepada wali murid karena keterbatasan data dan waktu. Karena sekolah tersebut memiliki sekitar 600 orang siswa,” katanya.
Rahma menjelaskan, Kepsek akhirnya mengatur teknis pengumpulan uang komite tersebut menjadi uang komite dipungut oleh wali kelas. Selanjutnya setelah terkumpul diserahkan kepada salah seorang guru di sekolah tersebut, karena kebetulan rumah guru tersebut berdekatan dengan sekolah.
“Sehingga dengan demikian guru tersebut dapat mem-backup jika seandainya diperlukan uang pembayaran dadakan. Dan tugasnya sebagai bendahara komite hanya menerima laporannya saja,” ungkap Rahma.
“Ternyata setelah terjadi pengumpulan dana seperti itu, jadi seiring berjalannya waktu dan perbaikan gerbang sekolah tersebut saya tidak menerima laporan. Selain itu, ternyata dana yang dikumpulkan pada rapat komite pertama tersebut tidak cukup, dan diadakan pengumpulan uang komite tahap kedua,” lanjutnya
Dia juga menyebut, dirinya hanya menerima satu kali laporan tentang penggunaan uang komite tersebut, namun laporan tersebut juga tidak jelasnya secara terperinci tentang berapa jumlah KK orang tua murid, dan berapa uang komite yang berhasil dikumpulkan.
“Selain itu, dalam laporan kepada saya tersebut dikatakan bahwa pihak sekolah mengalami kekurangan dana untuk membangun gerbang sekolah tersebut. Dan dilakukan rapat untuk pengumpulan dana komite tahap dua dengan jumlah yang sama,” ungkap Rahma.
“Saya tidak ada memegang uang komite, saya hanya formalitas saja sebagai bendahara komite sejak menjabat,” ungkapnya. (brm)