Sementara itu, bendahara komite sekolah, Rahma saat dikonfirmasi POSMETRO, Sabtu (20/7), membenarkan terkait keluhan yang disampaikan wali murid terkait uang komite.
“Saya sebagai bendahara komite MIN 1 Kota Padang, memang menyepakati untuk memungut uang komite sebesar Rp100.000 per-KK per semester. Uang itu bertujuan untuk memperbaiki sekolah,” katanya.
Lanjutnya, saat rapat komite bersama wali murid dan kepala sekolah (kepsek), dalam kesempatan itu kepsek mengatakan bahwa untuk memperbaiki gerbang tersebut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tersedia, sehingga akan digunakan uang komite untuk melakukan perbaikan.
“Hanya saja teknisnya, saya sebagai bendahara komite tidak mungkin meminta langsung kepada wali murid karena keterbatasan data dan waktu. Karena sekolah tersebut memiliki sekitar 600 orang siswa,” katanya.
Rahma menjelaskan, Kepsek akhirnya mengatur teknis pengumpulan uang komite tersebut menjadi uang komite dipungut oleh wali kelas. Selanjutnya setelah terkumpul diserahkan kepada salah seorang guru di sekolah tersebut, karena kebetulan rumah guru tersebut berdekatan dengan sekolah.
“Sehingga dengan demikian guru tersebut dapat mem-backup jika seandainya diperlukan uang pembayaran dadakan. Dan tugasnya sebagai bendahara komite hanya menerima laporannya saja,” ungkap Rahma.
“Ternyata setelah terjadi pengumpulan dana seperti itu, jadi seiring berjalannya waktu dan perbaikan gerbang sekolah tersebut saya tidak menerima laporan. Selain itu, ternyata dana yang dikumpulkan pada rapat komite pertama tersebut tidak cukup, dan diadakan pengumpulan uang komite tahap kedua,” lanjutnya
Dia juga menyebut, dirinya hanya menerima satu kali laporan tentang penggunaan uang komite tersebut, namun laporan tersebut juga tidak jelasnya secara terperinci tentang berapa jumlah KK orang tua murid, dan berapa uang komite yang berhasil dikumpulkan.
“Selain itu, dalam laporan kepada saya tersebut dikatakan bahwa pihak sekolah mengalami kekurangan dana untuk membangun gerbang sekolah tersebut. Dan dilakukan rapat untuk pengumpulan dana komite tahap dua dengan jumlah yang sama,” ungkap Rahma.
“Saya tidak ada memegang uang komite, saya hanya formalitas saja sebagai bendahara komite sejak menjabat,” ungkapnya. (brm)