AIAPACAH, METRO–Seorang warga di kawasan Palarik, Aiapacah, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, Okta (35) menyampaikan keluh kesahnya terkait minimnya perhatian pemerintah kepada masyarakat di tempat ia berdomisili.
Perhatian pemerintah yang kurang ia maksud adalah nihilnya tindakan konkret dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kawasan tersebut ketika hujan sudah melanda Palarik.
“Setiap hujan, terutama jika sudah lama dan deras, maka sudah bisa dipastikan banjir (air tergenang) jika pemerintah tak mau menyebut tempat kami ini banjir,” katanya, Kamis (20/6) malam.
Bahkan, kata Okta, banjir pernah mencapai setinggi pinggang orang dewasa di kawasan Palarik ketika hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama sedang berlangsung.
“Pemerintah harap segera mencari solusi, yah jangan ketika banjir, BPBD dan pihak kecamatan atau instansi samping lainnya datang, evakuasi, lalu selesai. Ketika hujan datang lagi, lalu evakuasi lagi, begitu saja seterusnya, mau sampai kapan? Kapan benar-benar serius untuk mengatasi persoalan banjir ini? Saya rasa bukan hanya Palarik saja, hampir sebagian besar kawasan di Padang ini sudah kerap banjir,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Padang, Hendri Zulviton mengatakan, pihaknya hanya mendatangkan perahu ke lokasi dan mengevakuasi warga terdampak ke lokasi kejadian. “Tim Reaksi Cepat (TRC) sudah turun ke lokasi,” katanya.
Rawan Bencana
Terpisah, Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Padang, Andree Harmadi Algamar mengatakan, sebagai ibukota Provinsi Sumbar, Kota Padang merupakan daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana. Potensi bencana alam yang dimiliki, di antaranya banjir, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, gempa bumi, bahkan tsunami.
“Kita tidak tahu kapan bencana ini akan terjadi, namun kita perlu melakukan persiapan. Salah satunya memperkuat sumber daya manusia (SDM) agar ketika terjadi bencana tidak ‘gagap’ dalam menanganinya, dan kita juga tahu siapa dan berbuat apa,” katanya.
Menurut Andree, sumber daya manusia (SDM) yang kuat untuk melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana, menjadi dasar dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana.
Melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), maka pendataan kerugian akibat bencana alam akan dapat diidentifikasi dengan baik.
Dari data identifikasi tersebut maka akan terlihat apa saja kerugian yang dialami sehingga bisa dicarikan solusi untuk pemulihan.
“Data sangat penting dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Kesalahan data maka akan berdampak pada salah kebijakan. Untuk itu aspek data menjadi hal dasar dalam pemulihan pasca bencana,” tuturnya. (rel)