AIAPACAH, METRO–Pemko Padang berupaya mencegah terjadinya permasalahan hukum atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintah kota dan badan usaha milik daerah (BUMD) dengan meningkatkan pemahaman aparatur terhadap hukum.
“Kita berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur terkait persoalan hukum yang mungkin terjadi di lingkup pemerintahan dengan mengundang perwakilan Kejaksaan Negeri sebagai pemateri dalam format diskusi,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pemko Padang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang di Balai Kota Aiapacah, Kamis (21/6).
Andree Algamar mengatakan FGD ini merupakan sebuah forum yang tepat untuk meningkatkan pemahaman aparatur guna mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin terjadi di instansi pemerintah dan BUMD.
“Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum serta upaya pencegahan dini sehingga tercipta fondasi kokoh bagi tata kelola negara yang bersih dan transparan,” katanya.
Ia menyebut hukum adalah panglima tertinggi yang mengatur dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri, masih ada potensi terjadinya permasalahan hukum di instansi pemerintah dan BUMD.
“Hal ini tentu saja merugikan pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam pencegahannya,” katanya.
