RASUNA SAID, METRO–Pengawasan angkutan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sangat penting, karena potensi wisata di provinsi ini sangat besar.
Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Sumbar, Muhammad Majid menekankan pentingnya pengawasan angkutan pariwisata, karena masih banyak dijumpai angkutan yang mal administrasi.
“Masih banyak angkutan pariwisata yang menggunakan plat hitam, atau plat luar daerah yang berkasnya tidak lengkap,” ujar Majid, saat rapat koordinasi (rakor) dengan tema “Angkutan Pariwisata yang Berkeselamatan”, beberapa waktu lalu, di Aula PT Jasa Raharja Cabang Sumbar.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar, Dedi Diantolani. “Dari data spionam, hanya 11 perusahaan yang terdaftar. Padahal kita tahu ada banyak sekali bus-bus wisata yang beroperasi,” ujar Dedi.
Sementara itu, pemilik PT. Naikilah Perusahaan Minang (NPM), Angga Vircansa Chairul tidak menampik hal tersebut. “Memang terdapat perbedaan antara data spionam dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, hal tersebut karena banyak orang yang tertarik membeli bus bekas. “Sekarang harga bus bekas Rp300 hingga Rp500 juta, banyak orang berpikir daripada beli mobil pribadi, mending dibelikan bus bekas, seminggu dua kali jalan sudah bisa buat bayar angsuran dan dapat pendapatan,” imbuhnya.
Namun, pria yang juga memiliki PO Pariwisata Vircansa ini juga menyayangkan banyaknya pemilik bus tersebut yang tidak mengurus izin dan uji berkala.
Dari rapat yang digelar di Aula PT Jasa Raharja Cabang Sumbar ini, dihasilkan sembilan poin kesepakatan. Yakni, pertama mengimbau setiap Dishub Kabupaten/Kota untuk mendata semua perusahaan angkutan pariwisata untuk selanjutnya dilakukan monitoring.
Kedua, kolaborasi antara BPTD Kelas II Sumbar, Dishub Provinsi Sumbar dan Dishub Kabupaten/Kota untuk melaksanakan monitoring di wilayahnya masing-masing. Ketiga, PT. Jasa Raharja (Persero), bersedia ikut andil dalam upaya mewujudkan angkutan pariwisata yang berkeselamatan.
Keempat, mengimbau kendaraan wisata untuk melaksanakan uji KIR dan menggalakkan razia kendaraan wisata baik plat Sumbar atau luar Sumbar yang tidak berizin. Kelima, melaksanakan sosialisasi pengurusan NIB, KBLI, OSS, dan spionam kepada angkutan pariwisata di daerah agar semua angkutan pariwisata dapat terdaftar secara resmi.
Keenam, mengimbau perusahaan yang belum terdaftar untuk membuat surat pernyataan kesediaan mengurus balik nama dan perizinan dengan segera.
Ketujuh, melaksanakan verifikasi data perusahaan angkutan pariwisata yang telah terdaftar. Kedelapan, melaksanakan sosialisasi dan rekomendasi kepada pihak tour and travel untuk menggunakan perusahaan angkutan wisata yang berizin. Kesembilan, BPTD Kelas II Sumbar, Dishub Provinsi Sumbar, dan seluruh Dishub Kabupaten/Kota di Sumbar memiliki database terkait angkutan pariwisata di Sumbar.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, pada Jumat (24/5) lalu, BPTD Kelas II Sumbar bersama dengan Dishub Kota Bukittinggi, dan Polres Bukittinggi menggelar rampcheck Angkutan Pariwisata di Kota Bukittinggi.
Kota Bukittinggi dipilih sebagai lokasi rampcheck karena menjadi salah satu pilihan utama wisatawan dalam provinsi maupun luar provinsi untuk menikmati libur panjang.
Hasilnya dari tiga kendaraan yang diperiksa, semuanya telah memenuhi kelayakan. Namun satu bus pariwisata dari Provinsi Riau tidak membawa Kartu Pengawasan (KP).
Rapat dihadiri Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar, Perwakilan Ditlantas Polda Sumbar, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, dan Kepala atau Perwakilan Dishub Kota/Kabupaten di Sumbar. Juga hadir Perwakilan Perusahaan Otobus Pariwisata, Organisasi Perhubungan, dan Organisasi Pariwisata di Sumbar. (fan)