JAKARTA, METRO–Sejumlah partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) merespons PDIP yang belum memutuskan sikap terhadap pemerintahan baru dan menyerahkannya kepada ketua umum.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman mengaku menyimak dinamika dalam rakernas PDIP maupun pidato Megawati Soekarnoputri. Pihaknya menghormati apa pun keputusan PDIP nantinya.
Yang jelas, bagi Gerindra, berada di luar maupun di dalam pemerintahan bukan masalah. Keduanya sama-sama bisa berkontribusi. “Dua posisi tersebut adalah posisi yang dipandang sama-sama mulia,” ujarnya, Senin (27/5).
Dari pencermatannya terhadap pidato Megawati, Habib (sapaan Habiburrokhman) menilai yang disampaikan ketua umum PDIP itu menegaskan bahwa tidak ada istilah oposisi dalam konstitusi. Yang ada hanya di dalam dan di luar pemerintahan. Sehingga sikap ke depan akan proporsional. Jika kebijakan baik, akan didukung.
“Kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik, mereka akan kritik, akan kasih masukan secara elegan,” imbuhnya.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono juga menanggapi santai sikap PDIP. Bagi dia, pada akhirnya waktu yang akan menjawab. “Ya, kita lihat saja ke depannya,” ucap dia.
Golkar juga akan menghormati apa pun pilihan PDIP. Bagi putra Agung Laksono tersebut, yang paling penting ke depan adalah pemerintahan bisa bekerja dengan maksimal. Tidak melulu soal posisi politik elite. “Yang penting rakyat terlayani dengan baik dan pembangunan di segala sektor berjalan sesuai dengan treknya,” tutur Dave.
Sementara itu, pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, pidato Megawati menunjukkan sikap PDIP siap beroposisi. Bahkan jika itu hanya menyisakan PDIP di luar pemerintahan. Itu tecermin dari pernyataan Mega yang menyebut berpolitik bukan melulu mencari zona nyaman. Tetapi juga zona ujian demi mempertahankan keyakinan dan pandangan. “Maka dan oleh karena itu, posisi PDIP tak dapat lagi ditawar, memimpin oposisi,” ujarnya.
Mega, lanjut Ray, juga memberikan garis yang tegas kepada kadernya. Antara lain meminta Fraksi PDIP tidak mengobok-obok MK melalui revisi UU MK, menjaga kebebasan pers dalam revisi UU Penyiaran, hingga mengkritik rencana pembengkakan kabinet atas nama pembangunan.
Jika PDIP mengambil sikap oposisi, Ray menilai sangat tepat. Itu bagian perwujudan dari penghormatan PDIP atas suara rakyat yang memilih mereka. “Posisi PDIP di oposisi ini sekaligus menghidupkan kembali politik. Demokrasi terasa kembali bermakna,” imbuhnya.
Sementara itu, pernyataan Megawati dalam rakernas yang menyentil perebutan kursi kabinet ditepis Partai Demokrat. Demokrat menegaskan dukungannya kepada Prabowo dalam menentukan postur kabinet. Sebagai presiden terpilih, Prabowo diyakini lebih memahami kebutuhan kabinetnya. “Ini komitmen kami sejak bergabung memperjuangkan beliau di Pilpres 2024 lalu,” kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina. (jpg)