PADANG, METRO–Direktorat Intelkam Polda Sumbar, yang diwakili Kasubdit I Dit Intelkam Polda Sumbar, AKBP Zulkafde, ajak media massa di Sumbar untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk Peran Awak Media dalam mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumbar, juga turut menghadirkan dua narasumber yaitu Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, yang juga GM Harian POSMETRO PADANG, Firdaus Abie dan Ketua Forum Wartawan Parlement (FWP-SB) Sumbar Novrianto dengan moderator Ipda Aldi Putra.
“Peran media sangat strategis dalam memberikan pencerdasan pada masyarakat, khususnya dalam upaya menciptakan kamtibmas sehingga Pilkada serentak di Sumbar ini akan berjalan dengan aman tertib dan lancar,” ungkap AKBP Zulkafde, Jumat (3/5).
Dijelaskan Zulkafde, meski pun pilkada berjalan dengan sukses kalau dilihat dari ukuran Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi perjalanannya berlangsung berdarah-darah, maka juga akan menyisakan masalah dalam pesta demokrasi dalam memilih pemimpin dimana di Sumbar akan berlangsung di 19 kabupaten dan kota serta provinsi.
“Karena itu, pemberitaan media sangat penting memberikan informasi kepada masyarakat sehingga tercipta kondusivitas dalam Pilkada sehingga melahirkan pemimpin untuk kemajuan daerah ini,” harap Zulkafde.
Dalam paparannya sebagai narasumber, AKBP Zulkafde menyampaikan bahwa pada pilkada 2019 lalu, terjadi permasalahan di Pasbar, Solok Selatan dan Pesisir Selatan yang terjadi kericuhan pembakaran gudang kotak suara. Bahkan dalam Pilkada Pessel, juga terjadi demonstrasi masyarakat termasuk terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di 12 kabupaten dan kota.
Kerawanan dalam Pilkada 2019 itu, juga bisa terjadi di Pilkada 2024. Pantauan Dit Intelkam Polda Sumbar di sejumlah kabupaten dan kota, potensi-potensi konflik dan kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu juga sudah dipetakan. Termasuk terjadinya bencana alam atau ilegal logging dan ilegal mining, yang juga berpotensi mengganggu pelaksanaan pilkada serentak 2024.
“Kita memprediksi, dalam Pilkada serentak akan terjadi peningkatan jumlah unjuk rasa, pengerahan massa sehingga meningkatkan aktivitas media sosial, yang semuanya berpotensi menggangu pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024,” terang AKBP Zulkafde.
Untuk mengantisipasi kerawanan itu, lanjut Zulkafde, maka Polda Sumbar akan melakukan calling system, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama serta mengantisipasi penyebaran hoaks di media-media sosial.
“Dit Intelkam Polda Sumbar selalu memonitor setiap perkembangan situasi politik dan pergerakan masyarakat termasuk memantau media sosial dengan harapan pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” ujar Zulkafde.
Karena itu, AKBP Zulkafde berharap media massa juga ikut menjadi perpanjangan tangan Dit Intelkam Polda Sumbar dalam melakukan calling system serta edukasi pada masyarakat sehingga tidak bertebaran hoaks dan provokasi terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
“Kita juga berharap, media massa di Sumbar juga melakukan pemetaan dan membuat testimoni tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendinginkan situasi sehingga menimbulkan kenyamanan dan kedamaian di masyarakat,” harap Zulkafde.
Sementara itu Ketua Forum Wartawan Parlemen Provinsi Sumbar (FWP-SB), Novrianto Ucok yang tampil sebagai narasumber menegaskan sejauh ini media massa di Sumbar, baik media cetak, online, radio maupun televisi dinilai cukup baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Novrianto juga menekankan objektifitas awak media harga mati.
“Fungsi media itu hanya 4 yakni Memberikan informasi, mengedukasi, hiburan dan sosial kontrol. Jika fungsi ini dilaksanakan dengan penuh keberimbangan oleh media, maka yakinlah, potensi-potensi kerawanan pilkada dapat diminimalisir,” ujar Novrianto, yang telah mengantongi kompetensi Wartawan Utama dari Dewan Pers sejak 2012 lalu.
Sedangkan Sekretaris PWI Sumbar, Firdaus Abie mengajak semua awak media untuk tidak beritikad buruk terhadap pemberitaan yang akan ditulisnya. Karena, profesionalitas wartawan diuji dari data yang dikumpulkan dan diolah, kemudian diberitakan di medianya, tanpa adanya itikad tidak baik.
“Fungsi sosial kontrol media akan dapat berjalan dengan baik, bila wartawan dapat melepaskan dirinya dari bayang-bayang dilema terhadap lembaga atau narasumber yang ditampilkan. Sehingga berita yang dilahirkan betul-betul bersumber dari data yang diperoleh di lapangan dan telah dikonfirmasikan ke pihak terkait. Jika ini berjalan, maka kriminalisasi pers tidak akan terjadi,” tegas Firdaus Abie.
Firdaus Abie pada paparannya juga menekankan bahwa harus ada pagar api antara awak media massa dengan media sosial, jangan dicampur aduk.
“Awal media massa ini ada UU nya yaitu UU 40 tahun 1999 tentang Pers, tugas dan rambu-rambu nya tegas di UU itu, berita berimbang dan memenuhi kaidah jurnalistik, ada kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi oleh semua awak media massa, beda kami dengan pegiat media sosial, tak ada kode etik tentang informasi di media sosial,” ujar Firdaus Abie.
Peran media massa kata Firdaus Abie adalah untuk mensukseskan Pilkada yang jelas tetap di garis tengah serta tidak berpihak dan mengedepankan pemberitaan sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (fer)