PADANG, METRO–Direktorat Intelkam Polda Sumbar, yang diwakili Kasubdit I Dit Intelkam Polda Sumbar, AKBP Zulkafde, ajak media massa di Sumbar untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk Peran Awak Media dalam mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumbar, juga turut menghadirkan dua narasumber yaitu Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, yang juga GM Harian POSMETRO PADANG, Firdaus Abie dan Ketua Forum Wartawan Parlement (FWP-SB) Sumbar Novrianto dengan moderator Ipda Aldi Putra.
“Peran media sangat strategis dalam memberikan pencerdasan pada masyarakat, khususnya dalam upaya menciptakan kamtibmas sehingga Pilkada serentak di Sumbar ini akan berjalan dengan aman tertib dan lancar,” ungkap AKBP Zulkafde, Jumat (3/5).
Dijelaskan Zulkafde, meski pun pilkada berjalan dengan sukses kalau dilihat dari ukuran Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi perjalanannya berlangsung berdarah-darah, maka juga akan menyisakan masalah dalam pesta demokrasi dalam memilih pemimpin dimana di Sumbar akan berlangsung di 19 kabupaten dan kota serta provinsi.
“Karena itu, pemberitaan media sangat penting memberikan informasi kepada masyarakat sehingga tercipta kondusivitas dalam Pilkada sehingga melahirkan pemimpin untuk kemajuan daerah ini,” harap Zulkafde.
Dalam paparannya sebagai narasumber, AKBP Zulkafde menyampaikan bahwa pada pilkada 2019 lalu, terjadi permasalahan di Pasbar, Solok Selatan dan Pesisir Selatan yang terjadi kericuhan pembakaran gudang kotak suara. Bahkan dalam Pilkada Pessel, juga terjadi demonstrasi masyarakat termasuk terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di 12 kabupaten dan kota.
Kerawanan dalam Pilkada 2019 itu, juga bisa terjadi di Pilkada 2024. Pantauan Dit Intelkam Polda Sumbar di sejumlah kabupaten dan kota, potensi-potensi konflik dan kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu juga sudah dipetakan. Termasuk terjadinya bencana alam atau ilegal logging dan ilegal mining, yang juga berpotensi mengganggu pelaksanaan pilkada serentak 2024.
“Kita memprediksi, dalam Pilkada serentak akan terjadi peningkatan jumlah unjuk rasa, pengerahan massa sehingga meningkatkan aktivitas media sosial, yang semuanya berpotensi menggangu pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024,” terang AKBP Zulkafde.
Untuk mengantisipasi kerawanan itu, lanjut Zulkafde, maka Polda Sumbar akan melakukan calling system, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama serta mengantisipasi penyebaran hoaks di media-media sosial.
“Dit Intelkam Polda Sumbar selalu memonitor setiap perkembangan situasi politik dan pergerakan masyarakat termasuk memantau media sosial dengan harapan pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” ujar Zulkafde.
