Ekonomi Sumbar Tumbuh Tahun 2023, Program Pembangunan Berdampak Langsung kepada Masyarakat

PADANG, METRO–Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan pencapaian makro pembangunan suatu negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri, yakni pengurangan tingkat kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepe­mimpinan Gubernur Mah­yeldi Ansharullah pada tahun 2023 ini berhasil merealisasikan pertumbu­han ekonomi jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya pascapan­demi Covid-19. Di mana saat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Sum­bar terpuruk dan kon­disi paling anjlok pada tri­wulan II tahun 2020 men­capai minus 4,92 persen.

Pada tahun 2023 ini, pertumbuhan ekonomi Sum­bar, mencapai 4,79 persen. “Angka ini melampaui target yakni 4,57 persen. Penca­paian ini juga melampuai target Rencana Pemba­ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 4,6 persen dan Rencana Kerja Pembangunan Dae­rah (RKPD) sebesar 4,76 persen,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansha­rullah saat ekspose ca­paian yang diraih Sumbar selama 2023 dan Outlook APBD Sumbar 2024, be­berapa hari lalu.

Pertumbuhan ekonomi ini berhasil diraih didorong oleh meningkatnya akti­vitas perekonomian ma­sya­rakat. Hal ini berkat program dan kegiatan pemba­ngunan yang dilaksanakan Pemprov Sumbar di berba­gai sektor yang berdampak langsung kepada masya­rakat. Baik itu di sektor pertanian, pariwisata, in­dustri, UMKM.

Besarnya APBD yang dialokasikan untuk sektor pertanian mencapai 10 persen, dalam pelaksa­naan program dan kegia­tannya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Pada tahun 2023 program yang dilaksa­na­kan berdampak tinggi­nya Nilai Tukar Petani (NTP). Di mana NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemam­puan/daya beli petani di perdesaan. Pada tahun 2023 ini, NTP mencapai sebesar 113,32, naik sebe­sar 1,53 persen. NTP ini berdasarkan sub sektor tanaman pangan, tanaman holtikultura, per­kebunan rakyat, peter­na­kan dan perikanan.

“Melalui program per­hu­tanan sosial yang ber­dam­pak melahirkan produk olahan komoditi hutan dan aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar hu­tan, juga berdampak pe­ningkatan pendapatan pe­ta­ni hutan. Di mana, tahun 2023 lalu, pendapatan pe­tani hutan mencapai Rp2.319. 511, meningkat Rp341.144 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.978.657,” te­rangnya.

Di sektor pertanian pa­da tahun 2023 juga terjadi peningkatan luas panen seluas 296.492 hektar me­ningkat dibandingkan ta­hun 2022 yang luas panen­nya 271.883. Selain itu, ta­hun 2023 juga terjadi pe­ningkatan produksi padi 1.457.502 ton GKG diban­dingkan tahun 2022 1.373. 532 ton GKG.

Di sektor pariwisata, melalui program kunju­ngan wisatawan ke Sumbar ber­tajuk Visit Beautiful West Sumatera 2023 de­ngan kun­jungan wisatawan men­capai 8 juta wisatawan ta­hun 2023 ikut membe­rikan kontribusi terhadap per­tumbuhan ekonomi Sum­bar tahun 2023. Ter­masuk juga banyaknya penyeleng­garaan event-event nasio­nal di daerah ini, yang ber­dampak be­sarnya perpu­taran uang di daerah ini.

Hadirnya desa-desa wisata di nagari-nagari yang mulai dilirik wisata­wan juga ikut memberikan kon­tribusi bagi pertum­buhan ekonomi. Pemprov Sumbar juga mendorong setiap ke­giatan-kegiatan rapat dan event-event yang dilaksa­nakan peme­rintah daerah dilaksanakan di desa wisata dan nagari-nagari. Dengan hadirnya desa wisata di nagari-nagari ini ber­dam­pak terjadinya pemera­taan distribusi perputaran ekonomi hingga ke tingkat nagari.

Di sektor industri, program hilirasi dan ekspor komoditi Sumbar juga ikut memberikan  dampak per­tumbuhan ekonomi. Seper­ti yang dilakukan pada ko­moditi gambir, dengan me­ningkatkan kualitas ko­mo­ditinya untuk meme­nuhi standar ekspor. Selain itu juga melahirkan produk olahannya seperti tinta dan lainnya. Juga ada ko­moditi kopi asal Sumbar yang berhasil menembus pasar ekspor luar negeri. Selain itu komoditi kopi juga telah menjadi bahan baku pilihan untuk menjadi produk-pro­duk UMKM di Sumbar.

Sedangkan di sektor UMKM juga mengalami kebangkitan. Hal ini tidak terlepas dari program ung­gulan (progul) memfasi­litasi tumbuhnya 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur. “Pro­gul 100 ribu milenial terse­but tersebar pada bebe­rapa sektor, baik pertanian, peternakan, perikanan, industri, UMKM, pariwisa­ta, ekonomi kreatif dan sektor potensial lainnya,” tambahnya.

Realisasinya tahun 2023 sudah mencapai 108.947 entreprenenur. Yang terdiri dari Women Entrepreneur (9.314), Milenial Entrepreneur (93.602), Ekonomi Kre­atif (6.474), SMK Prenenur (458), Fasilitas Alat/Permo­d­alan (672) dan Fasilitas Izin Berusaha (3.216).

Selain pertumbuhan ekonomi, beberapa indi­kator lainnya dalam pen­capaian makro pemba­ngunan yakni, investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pro­vinsi Sumbar, Adib Alfikri mengungkapkan, data rea­li­sasi investasi untuk Tri­wulan III Tahun 2023 yaitu periode Januari–September 2023, berhasil men­capai realisasi investasi sebesar Rp7.211.934.480.000.

Kontribusinya terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US$. 67.092,60 atau Rp992.970. 480.000 atau sebesar 13,77 persen. Sementara, Pena­na­man Modal Dalam Ne­geri (PMDN) sebesar Rp3. 411.564.000.000 atau sebe­sar 47,30 persen.

Pada periode Triwulan  II Tahun 2023 lalu ditam­bahkan dengan Realisasi In­vestasi dari Proyek UMKM dan Kecil Rp2.807.400.000. 000 atau sebesar 38,93%. Realsiasi investasi ini ber­hasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 7.130 orang.

Pencapaian investasi ini tidak terlepas dari promosi potensi investasi di Sumbar yang dilaksanakan dalam berbagai forum pertemuan bisnis dan investor. Terma­suk juga peningkatan pela­yanan  dalam perizinan dan regulasi-regulasi yang memberikan jaminan kea­manan dan kemudahan dalam berinvestasi.

Indikator lainnya da­lam mengukur pencapaikan makro pembangunan yak­ni, tingkat inflasi. Pada tahun 2023 lalu, hingga November, Pemprov Sumbar juga berhasil mengenda­likan inflasi menjadi 3,14. Angka inflasi ini naik diban­dingkan inflasi nasional 2,86. Pengendalian inflasi ini berhasil dilaksanakan berkat berbagai upaya yang telah dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Dae­rah (TPID) Provinsi Sumbar dan koordinasi dan sinergi semua pihak. Termasuk agar distribusi bahan pa­ngan menjadi lancar di seluruh wilayah di Sumbar.

Sementara, indikator kinerja pelayanan publik Pemprov Sumbar pada ta­hun 2023 lalu,  berhasil meraih nilai yang mem­banggakan, yakni, 91,71, dengan kategori A. Atas pencapaian ini menem­patkan Sumbar meraih pe­ringkat 6 dari 38 Provinsi se-Indonesia. Prestasi ini jauh lebih baik dibanding­kan tahun 2022, yang me­raih nilai 82,60, dengan kategori B, yang me­nem­patkan Sum­bar meriah peringkat 15 dari 34 Provin­si se-Indonesia. (AD.ADPSB)