Di sektor industri, program hilirasi dan ekspor komoditi Sumbar juga ikut memberikan dampak pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dilakukan pada komoditi gambir, dengan meningkatkan kualitas komoditinya untuk memenuhi standar ekspor. Selain itu juga melahirkan produk olahannya seperti tinta dan lainnya. Juga ada komoditi kopi asal Sumbar yang berhasil menembus pasar ekspor luar negeri. Selain itu komoditi kopi juga telah menjadi bahan baku pilihan untuk menjadi produk-produk UMKM di Sumbar.
Sedangkan di sektor UMKM juga mengalami kebangkitan. Hal ini tidak terlepas dari program unggulan (progul) memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur. “Progul 100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sektor, baik pertanian, peternakan, perikanan, industri, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sektor potensial lainnya,” tambahnya.
Realisasinya tahun 2023 sudah mencapai 108.947 entreprenenur. Yang terdiri dari Women Entrepreneur (9.314), Milenial Entrepreneur (93.602), Ekonomi Kreatif (6.474), SMK Prenenur (458), Fasilitas Alat/Permodalan (672) dan Fasilitas Izin Berusaha (3.216).
Selain pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator lainnya dalam pencapaian makro pembangunan yakni, investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumbar, Adib Alfikri mengungkapkan, data realisasi investasi untuk Triwulan III Tahun 2023 yaitu periode Januari–September 2023, berhasil mencapai realisasi investasi sebesar Rp7.211.934.480.000.
Kontribusinya terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US$. 67.092,60 atau Rp992.970. 480.000 atau sebesar 13,77 persen. Sementara, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp3. 411.564.000.000 atau sebesar 47,30 persen.
Pada periode Triwulan II Tahun 2023 lalu ditambahkan dengan Realisasi Investasi dari Proyek UMKM dan Kecil Rp2.807.400.000. 000 atau sebesar 38,93%. Realsiasi investasi ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 7.130 orang.
Pencapaian investasi ini tidak terlepas dari promosi potensi investasi di Sumbar yang dilaksanakan dalam berbagai forum pertemuan bisnis dan investor. Termasuk juga peningkatan pelayanan dalam perizinan dan regulasi-regulasi yang memberikan jaminan keamanan dan kemudahan dalam berinvestasi.
Indikator lainnya dalam mengukur pencapaikan makro pembangunan yakni, tingkat inflasi. Pada tahun 2023 lalu, hingga November, Pemprov Sumbar juga berhasil mengendalikan inflasi menjadi 3,14. Angka inflasi ini naik dibandingkan inflasi nasional 2,86. Pengendalian inflasi ini berhasil dilaksanakan berkat berbagai upaya yang telah dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar dan koordinasi dan sinergi semua pihak. Termasuk agar distribusi bahan pangan menjadi lancar di seluruh wilayah di Sumbar.
Sementara, indikator kinerja pelayanan publik Pemprov Sumbar pada tahun 2023 lalu, berhasil meraih nilai yang membanggakan, yakni, 91,71, dengan kategori A. Atas pencapaian ini menempatkan Sumbar meraih peringkat 6 dari 38 Provinsi se-Indonesia. Prestasi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022, yang meraih nilai 82,60, dengan kategori B, yang menempatkan Sumbar meriah peringkat 15 dari 34 Provinsi se-Indonesia. (AD.ADPSB)