BANDARPURUS, METRO – Diduga dalam seleksi penerimaan CPNS Kota Padang terdapat 7 orang peserta “siluman” yang awalnya tidak ada, tapi saat ujian tiba-tiba muncul. Sementara, 3 ribuan peserta lainnya dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Para peserta yang tak lulus merasa ada “kongkalilong” penambahan peserta yang awalnya dinyatakan tak lulus.
Hal itu terungkap saat tiga orang perwakilan dari ribuan peserta gagal administrasi seleksi tes CPNS Kota Padang mendatangi Posko Calon Anggota DPR RI Andre Rosiade di Jalan Bandar Purus, Padang Barat, Sabtu 8/12). Mereka mengaku telah mengadu ke Pemko Padang, DPRD Padang, DPRD Sumbar, sampai Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tapi belum ada hasil.
Seorang guru honorer, Dyna Retnowati yang gagal melamar pada formasi guru SD menyebutkan, awalnya pada 21 Oktober 2018 diumumkan peserta yang lulus berjumlah 4.296 pelamar. Namun, saat jadwal ujian diumumkan 26 Oktober 2018, peserta yang dibolehkan ikut menjadi 4.303 pelamar.
“Artinya, ada 7 penambahan peserta saat ujian. Sementara saat kami mengadu kemana-mana, BKDSDM Padang mengaku tidak bisa mengubah keputusan apa-apa. Karena telah bekerja sesuai dengan aturan dari BKN dan juga sistem aplikasi dari pusat,” kata Dyna kepada Andre Rosiade yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra.
Dia menyebutkan, pelamar CPNS Padang 7.872 lamaran, yang diumumkan tidak lulus 3.576 dan yang lulus hanya 4.296. Tapi keanehan terjadi, dan peserta yang ujian tiba-tiba saja bertambah. “Kami betul-betul kecewa dengan sistem penerimaan CPNS yang dilakukan Pemko Padang. Sementara kami tak bisa lagi melamar di Pemda lainnya. Karena hanya bisa untuk satu daerah,” katanya.
Pelamar gagal lainnya Eka Maharani, tamatan PGSD 2011 menduga, ada permainan dalam penerimaan CPNS di Padang. Karena, sejak awal Kepala BKPSDM Padang, Habibul Fuadi menyebut keputusan tidak bisa direvisi. Ternyata dalam perjalanannya ada revisi, atau menambahkan 7 peserta.
“Padahal, di Pemprov Sumbar sendiri dilakukan revisi terhadap surat keputusan pertama terkait peserta yang lulus seleksi CPNS Sumbar. Hal itu dilakukan setelah BKD Sumbar berkoordinasi dengan BKN,” katanya.
Eka heran, dia pernah ikut tes CPNS di Kota Sawahlunto 2013 dan lolos seleksi, meski gagal dalam hasil tes. “Pada tahun 2014 saya ikut di Pasbar, lulus juga administrasi. Di sana saya kalah dalam nilai tes dan itu tidak masalah. Karena saya telah ujian. Yang di Padang ini aneh, ujian pun tak bisa,” katanya.
Seorang koordinator peserta CPNS gagal lainnya, Tony Kusmiran (UIN tamatan 2008) menyebutkan, banyak kejanggalan dari seleksi di Kota Padang. Seperti masalah verifikasi pencalonan CPNS pada 2 November 2018. Pemko Padang tidak menggunakan revisi SK KemenPAN RB soal akreditasi perguruan tinggi dan bidang studi.
“Akreditasi akhirnya tidak jadi masalah. Berlaku setelah tamatan 2009. Karena banyak yang tidak tahu peraturan soal akreditasi. Karena rata-rata yang ikut dan gagal ini tamat tahun 2008 ke bawah. Padahal, untuk kasus yang sama di daerah lain ada yang lolos. Hal itu memancing tanda tanya kami,” katanya.
Toni menyebut, masalah lain yang menjadi alasan BKPSDM Padang adalah penulisan ijazah guru pendidikan SD. Pada ijazah tamatan 2012 ke bawah, ditulis PGKSD, sementara di atasnya PGSD saja. “Tidak lagi memakai huruf K yang artinya kelas. Karena di sistem hanya mengenal PGSD, mereka dinyatakan tidak lulus,” katanya.
Selain itu, katanya, ada juga yang dinyatakan tidak lulus karena masalah sertifikat pendidikan. Banyak yang aneh, soal perawat yang diminta sertifikat mengajar, dan lainnya. “Kami pernah bersama DPRD Padang dan juga BKPSDM Padang ke BKN Pusat. Dijawab hal itu kewenangan BKPSDM Padang. Tapi ternyata tidak juga dilakukan pemrosesan,” katanya.
Toni menyebutkan, mereka juga telah melaporkan hal ini kepada Ombudsman Sumbar, tapi tidak ada jawaban. Saat mendatangi Ombudsmas RI, mereka mengetahui, laporan tidak pernah ditembuskan. “Kemana lagi kami mengadu, karena sudah banyak yang kami datangi,” kata penyuluh pada Kementerian Agama (Kemenag) ini.
Harapan mereka, kata Tony, masih bisa mengikuti ujian CPNS Pemko Padang, meski saat ini peserta sudah sekali ujian. Karena, banyak dari mereka yang tahun depan berumur 36 dan tidak bisa lagi ujian. “Kalaupun kami tidak bisa ikut, kami ingin mereka yang ‘menzhalimi’ kami mendapat sanksi. Mereka dituntut secara terbuka. Harapan kami tertumpu kepada Pak Andre Rosiade,” katanya.
Mendengar curhatan perwakilan dari tiga ribuan CPNS gagal itu, Andre mengaku heran dan geram. Katanya, para peserta itu adalah putra-putra Kota Padang atau Sumbar yang hanya menuntut ikut tes CPNS, bukan menjadi CPNS. “Kenapa BKPSDM Kota Padang begitu kaku terhadap hal ini? Sementara di Pemprov Sumbar saja sudah diubah,” katanya.
Bahkan, sebut Andre, dengan syarat yang sama, mereka yang gagal di Pemko Padang ini pernah ikut seleksi di Pemko Sawahlunto, Pemkab Pasbar, dan lainnya. “Yang herannya, Wali Kota dan BKPSDM menyebut tidak ada revisi. Ternyata ada tambahan 7 orang. Harusnya Pak Wako tahu, yang tidak bisa diubah itu adalah Alquran dan Sunah, UUD saja sudah direvisi. Peserta menduga ada permainan,” kata Andre.
Andre juga menyesalkan sikap dari Ombudsman Sumbar yang tidak menindaklanjuti laporan 3000-an peserta ini. “Mungkin inilah yang membuat Pak Prabowo berjanji akan mengubah UU ASN, termasuk batas usia CPNS 35 tahun ke bawah dan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS secara bertahap,” katanya.
BKPSDM Membantah
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Pemko Padang, Habibul Fuadi membantah dan memastikan tidak ada CPNS “siluman” dalam data tes CPNS 2018. Karena semua data berasal dari BKN dan tak bisa diganggu gugat.
“Zaman sekarang tidak bisa dimainkan data peserta CPNS itu. Semuanya dengan sistem yang terpantau dari pusat dan dari mana saja. Dari mana pula datang silumannya? Data basenya dari BKN semua. Kita tak bisa ikut campur,” sebut Habibul.
Dikatakan Habibul, sebelumnya peserta ujian adalah sekitar 4.000 orang. Namun setelah diseleksi, yang lanjut ikut ujian tes bidang Senin (10/12) di kampus STIKIP PGRI Sumbar hanya 1.000 orang saja.
Katanya, peserta ujian akan dikerucutkan menjadi 558 orang, sesuai dengan kuota CPNS Pemko Padang yang dijatah KemenPAN RB. “Persiapan tes bidang di STIKIP PGRI sudah tuntas. Pelaksanaanya dilakukan sepenuhnya oleh orang orang dari BKN. Kota Padang hanya membantu saja,” ujarnya. (tin)