Memperingati Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang jatuh pada Minggu (25/11), banyak harapan disampaikan para guru kepada Pemko Padang. Salah satunya Sunarti (43), seorang guru honorer di salah satu SD di Kota Padang.
Ade Syaf Putra, SUDIRMAN – Sunarti menginginkan Pemko lebih memperhatikan nasib para guru honorer. Sehingga dengan itu, ia bisa bertahan menjalani profesinya sebagai guru dan perekonomian bisa lebih baik.
Ia mengungkapkan, sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 15 tahun, pendapatan yang diterima tidaklah sebanding dengan guru PNS yang mengajar. Serta pembayaran gaji yang diberikan dari Bantuan Operasional Daerah (Bosda) yang berasal dari Pemko tidak teratur pencairannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
“Sehingga untuk pembiayaan kebutuhan sehari-hari seperti makan dan lain sebagainya, terpaksa meminjam kepada pihak lain hingga gaji mengajar di keluarkan oleh instansi terkait,” bebernya.
Sunarti mengaku, dalam sebulan ia hanya menerima gaji Rp1,4 juta. Jika dihitung per hari, maka pemasukan Rp48 ribu. Ini pun pencairannya tidak setiap bulan, namun tiga kali dalam satu bulan.
“Kita inginkan pemerintah mencairkan setiap bulannya, agar beban kami menjadi ringan dan hutang tidak menumpuk pada orang lain,” ujar Narti yang sudah lolos Kategori 2 ini saat ditemui, Jumat (23/11).
Ia juga mengatakan, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh sekolah sangatlah berat dan tidak sesuai dengan guru PNS yang ada. Sehingga sebagian dari guru honorer ada yang sering sakit karena beban yang dipikul sangatlah banyak dan beragam jenisnya.
“Seharusnya pihak sekolah hanya memberikan tugas mengajar saja dan tidak mengasih pekerjaan membuat RPP dan lain sebagainya. Sehingga beban pekerjaan kami ringan dan lancar dalam menjalani aktivitas keseharian,” sebut guru SD 16 Seberang Padang ini.
Ke depan, ia berharap agar gaji guru honorer ditingkatkan. Sehingga dengan begitu, kesejahteraannya bisa meningkat dan biaya kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.
Terpisah, salah seorang guru PNS di salah satu SMP di Padang, Hakim (58) mengharapkan Pemko untuk membuat program pendidikan kearah yang lebih bermutu lagi. Supaya prestasi para siswa bisa lebih baik. “Dinas Pendidikan harus melahirkan inovasi-inovasi dalam memberikan pembelajaran pada anak-anak,” ujarnya.
Hakim mengharapkan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar harus dilengkapi. Agar proses belajar mengajar yang diikuti berjalan dengan maksimal dan pendidikan yang maju dapat terealisasikan.
Kemudian, mengenai kesejahteraan yang diterimanya, Hakim mengaku sudah lebih dari cukup yakni Rp9 juta perbulannya. Total tersebut sudah termasuk gaji pokok, sertifikasi guru dan tunjangan jabatan. Namun demikian tugas dan tanggung jawab yang dijalani sangatlah berat. Mulai dari memimpin sekolah hingga menjalankan seluruh tugas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang.
“Ke depan, kita harapkan Pemko dapat mengimbangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler. Ini demi sinkronnya program yang ada di Sekolah dengan Dinas dan pertikaian jadwal antara proses PBM dengan kegiatan lainnya tidak terjadi nantinya,” sebut kepala SMP N 1 Padang ini. (ade)
