GADUT, METRO – Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Sandi yang dijabat oleh Djoko Susanto resmi mengukuhkan Kepengurusan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Imelda Hotel Water Park Padang, Rabu (7/11). Pengukuhan kepengurusan itu dihadiri oleh seluruh kader partai koalisi yaitu Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Berkarya.
Namun, pada pengukuhan kepengurusan ini, DPW Partai Bulan Bintang Sumbar turut mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo-Sandi. Meski adanya dukungan Ketua PBB, Yusril Ihza Mahendra ke kubu Jokowi-Ma’ruf Amin, para kader PBB Sumbar tetap mendukung Prabowo-Sandi.
Hal itu dibuktikan, dengan hadirnya para calon legislatif (caleg) PBB Sumbar hingga para kader yang ikut hadir pada pengukuhan tersebut. Selain itu, juga terlihat bendera PBB juga dikibarkan oleh kader Partai PBB Sumbar saat pengukuhan.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan badan pemenangan calon presiden nomor urut 2 itu, tentunya bisa memenangkan pasangan Prabowo-Sandi pada pemilu 2019 mendatang. Tak tanggung-tanggung, ditargetkan Prabowo-Sandi memperoleh 85 persen suara di Sumbar.
Djoko Susanto menjelaskan, kegiatan hari ini merupakan pengukuhan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi untuk wilayah Sumbar. Diharapkan, dengan sudah adanya kepengurusan ini, Prabowo-Sandi bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, dengan begitu Prabowo-Sandi pasti menang.
“Kepengurusan ini memiliki peranan yang sangat penting. Hari ini juga ada PBB Sumbar yang ikut mendeklarasikan dukukannya kepada Prabowo-Sandi. Terkait, Yusril Ihza Mahendra menjadi Ketua Kuasa Hukum Pemenangan kubu sebelah, saya tidak memperdulikan. Karena saat ini kita akan fokus untuk bisa memenangkan Prabowo-Sandi pada pemilu mendatang,” kata Djoko.
Djoko mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang teratur dan harus mengikuti peraturan yang berlaku di negara ini. Jadi pada pemilu ini, masyarakat Indonesia harus bisa berintegritas baik itu dari masyarakat maupun dari kubu badan pemenangan Prabowo-Sandi.
“Jadi, dengan dikukuhkannya badan pemenangan ini, kita harapkan seluruh partai koalisi yang ada, bisa menjunjung tinggi peraturan dan berintegritas. Ini persoalan pemimpin, dan perkembangan negara ini,” ujar Djoko.
Sementara itu, Sekretaris Pemenangan Prabowo-Sandi Sumbar, Desrio Putra, mengatakan, setelah dikukuhkannya badan pemenangan ini, pihaknya optimis bisa memenangkan Prabowo-Sandi dengan angka 85 persen. Target itu merupakan hal yang wajar, mengingat Prabowo-Sandi sangat dicintai masyarakat.
“Target peraihan suara minimal 85 persen. Pertimbangan kita, karena masyarakat Sumbar masih banyak mendukung dan mencintai bapak Prabowo. Sedangkan masyarakat sudah merasakan kekecewaan pemerintah saat ini,” kata Desrio.
Desrio mengatakan, untuk mendapatkan angka 85 persen dari peraihan perolehan suara ini, pihaknya juga telah memasang strategi untuk bisa meraih suara terbanyak. Dalam waktu dekat, Badan Pemenangan Prabowo Sandi Kabupaten Kota juga akan segera dikukuhkan.
“Selain mensosialisasikan oleh seluruh partai koalisi yang ada di badan pemenangan Sumbar ini, pihaknya juga telah mensurvei di tengah masyarakat Sumbar, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Untuk itu, kita sosialiasakan program-program nasional Prabowo-Sandi kepada masyarakat untuk memikat hati masyarakat,” ujar Desrio.
Desrio menjelaskan, dari aspirasi masyarakat Sumbar yang diserap, mereka mengharapkan adanya perubahan, khusus di bidang perekonomian. Dengan adanya Prabowo-Sandi, bisa memberikan perubahan dapat menjawab harapan masyarakat di bidang ekonomi, kebangsaan dan keagamaan. Prabowo-Sandi tidak mengubar janji-janji seperti pemerintahan sekarang.
“Makanya kita akan terus mensosialisasikan program-program Prabowo-Sandi kepada masyarakat. Pembangunan ekonomi akan terelealisasi jika Prabowo jadi presiden. Hidup tidak akan sulit lagi seperti saat ini. Program-program itulah yang akan kita kenalkan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, melalui badan pemenangan Prabowo-Sandi, pihaknya juga memberikan komitmen, dengan cara pemilu berintegritas. Seperti apa integritas pada pemilu ini, dengan cara menghormati peraturan yang berlaku selama penyelenggara pemilu.
“Kita tidak peduli, adanya deklarasi sejumlah kepala daerah ataupun wali nagari. Sebab, yang memilih itu adalah rakyat, bukan kepala daerah dan wali nagari. Jadi, kami tidak terpengaruh dengan adanya deklarasi tersebut. Tapi kita sangat menyayangkan Gakkumdu tidak memproses perkara tersebut,” pungkasnya. (rgr)
