PERMINDO, METRO – Trotoar yang sudah rancak dibuat Pemko Padang di kawasan pedestrian Permindo, Pasar Raya Padang, akhirnya “dijajah” oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Sejumlah pedagang menyalahgunakan trotoar yang sejatinya diperuntukkan untuk para pejalan kaki di kawasan pertokoan tersebut.
Keberadaan para PKL ini pun akhirnya terlihat oleh Wali Kota Padang H Mahyeldi Ansharullah. Ketika wako tengah bersepeda, Sabtu (20/10) sore, ia pun tabik rabo (marah) saat melihat trotoar yang seharusnya digunakan bagi pejalan kaki, justru dikuasai pedagang.
Saat bersepeda di kawasan Jalan Permindo, Mahyeldi melihat PKL menggelar dagangannya tepat di atas trotoar. Selain tak enak dipandang mata, keberadaan PKL ini juga mengganggu pejalan kaki.
Saat itu juga Mahyeldi memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membongkar dan menertibkan para PKL. Para PKL pun kemudian dengan kesadaran sendiri menutup dagangannya. ”Tidak ada yang boleh berdagang di atas trotoar,” tegas Mahyeldi.
Trotoar atau pedestrian di kawasan Permindo memang baru saja “diperancak” Pemko Padang. Dana ratusan juta dari kantong APBD dikeluarkan untuk keindahan kota. Sayangnya, PKL tidak disiplin dan menggunakan pedestrian sebagai tempat berdagang.
Usai menertibkan kawasan Permindo, Wali Kota Padang lantas melaksanakan shalat maghrib di salah satu masjid di Olo Ladang. Setelah itu Mahyeldi mengarahkan sepedanya ke Tugu IORA Pantai Padang. Lagi-lagi Mahyeldi mendapati PKL dan kendaraan yang parkir di atas trotoar. Ketika itu juga Mahyeldi menugaskan Satpol PP untuk menertibkan kawasan wisata tersebut.
“Trotoar harus steril dari pedagang, karena trotoar untuk pejalan kaki,” jelas Mahyeldi di depan pedagang.
Setelah menerima arahan dari Mahyeldi, beberapa pedagang pun berjanji akan mematuhi aturan dan tak akan mengulangi kesalahan lagi. Mahyeldi mengungkapkan, bahwa Pemko Padang selalu mewanti-wanti agar senantiasa menjaga dan tertibnya Pasar Raya dan juga Pantai Padang yang memang seing dikunjungi banyak orang.
“Alhamdulillah, baik Pasar Raya Padang dan juga Pantai Padang terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan,” ujar Mahyeldi disela peninjauan yang didampingi Plt Kepala Sat Pol PP, Yadrison dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Medi Iswandi.
Carikan Solusi
Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Padang, Zulhardi Z Latif sangat mengapresiasi kinerja Pemko dalam menertibkan PKL yang berjualan di atas trotoar. Namun demikian Pemko harus mencarikan solusi bagi mereka ke depannya. Jangan hanya mereka digusur berdagang, tapi jalan keluar bagi mereka tidak diberikan.
“PKL itu juga butuh hidup dalam keseharian, jangan dibiarkan saja usai ditertibkan,” ujar kader Golkar, Minggu (21/10).
Menurutnya, Pemko harus beri toleransi kepada PKL dalam berjualan. Jika belum ada solusinya. Toleransi yang diberikan tentu dengan menetapkan jadwal bagi mereka dalam berjualan atau memindahkan mereka ke lokasi yang ada pembeli. Ini dilakukan agar perekonomian PKL tetap hidup dan mereka tidak sengsara.
“Tentukan waktu bagi PKL dalam membuka usahanya. Ini demi bertahannya mereka dalam hidup dan tidak mengalami kerugian besar karena tidak berjualan,” ucapnya.
Kemudian terang Zulhardi, Satpol PP Padang diminta melakukan pengawasan di lapangan terkait kesepakatan yang dibuat. Jangan ini diterapkan, namun tidak di kontrol. Ia berharap, masalah yang ada bisa diselesaikan secara bersama, supaya jalan keluarnya muncul dan persoalan ini tidak berlarut-larut terjadi.
“Lalu, kepada Satpol PP diminta menertibkan lokasi-lokasi lain yang masih merajalela. Jangan hanya di satu titik saja, namun harus merata. Agar keindahan kota dapat terwujud dan Padang terhindar dari kesembrawutan PKL,” sebut Sekretaris DPD Golkar Padang ini. (d)
