ADINEGORO, METRO–Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade berharap, data pemilih di Pilkada Padang segera dituntaskan. Pasalnya, ada perbedaan data yang sangat menyolok antara KPU Kota Padang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang yang mencapai 98.142 orang.
“Itu hampir 100 ribu atau 20 persen dari calon pemilih di Kota Padang. Tentu bukan jumlah yang sedikit, dan sangat mungkin memengaruhi hasil Pilkada 27 Juni mendatang. Karena waktu masih ada, mari bersama-sama dituntaskan,” sebut Andre yang sangat intens terkait perkembangan Pilkada Padang ini.
Dengan kondisi itu, kata Andre, bisa membuat banyak warga berpotensi tidak mendapatkan hak pilihnya pada saat pencoblosan. Karena, KPU tentu akan berpegang pada data yang mereka miliki. Bahkan, ketika calon pemilih menunjukkan bukti-bukti kartu kependudukan, seperti KTP dan KK.
“Bayangkan kalau hampir 100 ribu orang kehilangan hak pilihnya, tentu akan ribut Pilkada ini. Jadi, sebelum hal itu terjadi, semua pihak harus duduk bersama dan menuntaskannya. Jangan ada yang merasa data yang dimilikinya paling benar dan berujung merugikan calon pemilih,” sebut Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre meminta KPU yang mengklaim memiliki data pemilih sementara (DPS) 536.045 tidak jemawa, dan mau berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Padang. Meski diakui telah dilakukan pencocokan pemilih, dan program-program pemutakhiran data pemilih lainnya. Karena, soal kependudukan, tentu pemerintah yang lebih tahu.
“Disdukcapil Padang mengklaimberdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, jumlah pemilih Kota Padang 634.187 orang. Tentu data ini perlu diverifikasi lagi. Berapa yang meninggal, dan ada yang berpotensi menjadi pemilih baru. Juga memastikan tidak ada KTP ganda dan lainnya,” sebut alumni SMAN 2 Padang ini.
Andre juga berharap, warga kota juga peduli terhadap perkembangan Pilkada Padang. Caranya, dengan memastikan hak pilih ke Kantor Lurah masing-masing. Agar tidak kehilangan hak pilih di hari pencoblosan. Kalau semua sudah peduli, tentu harapan untuk menggelar Pilkada yang sukses bisa diwujudkan.
“Waktu masih ada sekitar 4 bulan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami juga akan meminta Fraksi Partai Gerindra di DPRD Padang untuk mengawal masalah ini. Jangan sampai, hasil Pilkada Padang menjadi tanda tanya, karena banyaknya hak pilih yang hilang. Ini adalah tugas kita bersama,” sebut bakal calon anggota DPR RI dari Dapil Sumbar I ini.
Sebelumnya diberitakan Komisi I DPRD Padang menemukan adanya kesenjangan data angka pemilih yang hampir 100 ribu antara KPU Kota Padang dengan data Disdukcapil. Kesenjangan data ini muncul pada saat rapat evaluasi kinerja KPU Kota Padang, Panwaslu, Disdukcapil dan Kesbangpol bersama dengan Komisi I di DPRD Kota Padang, Senin (19/1).
Usai rapat evaluasi, Ketua Komisi I DPRD Padang, Azirwan menjelaskan, dari paparan KPU Kota Padang, setelah dilakukan validasi jumlah data pemilih di Kota Padang sekitar 536.045 orang. Sementara data dari Disdukcapil, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, jumlah pemilih itu ada sebanyak 634.187 orang
”Ada perbedaan sebanyak 98 ribu atau hampir 100 ribuan. Sangat terlihat jauh perbedaannya. Dan ini jika dibiarkan sangat berbahaya. Sebab akan banyak warga yang bakal kehilangan hak pilihnya,” ungkap Azirwan. (*)