ADINEGORO, METRO–Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade berharap, data pemilih di Pilkada Padang segera dituntaskan. Pasalnya, ada perbedaan data yang sangat menyolok antara KPU Kota Padang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang yang mencapai 98.142 orang.
“Itu hampir 100 ribu atau 20 persen dari calon pemilih di Kota Padang. Tentu bukan jumlah yang sedikit, dan sangat mungkin memengaruhi hasil Pilkada 27 Juni mendatang. Karena waktu masih ada, mari bersama-sama dituntaskan,” sebut Andre yang sangat intens terkait perkembangan Pilkada Padang ini.
Dengan kondisi itu, kata Andre, bisa membuat banyak warga berpotensi tidak mendapatkan hak pilihnya pada saat pencoblosan. Karena, KPU tentu akan berpegang pada data yang mereka miliki. Bahkan, ketika calon pemilih menunjukkan bukti-bukti kartu kependudukan, seperti KTP dan KK.
“Bayangkan kalau hampir 100 ribu orang kehilangan hak pilihnya, tentu akan ribut Pilkada ini. Jadi, sebelum hal itu terjadi, semua pihak harus duduk bersama dan menuntaskannya. Jangan ada yang merasa data yang dimilikinya paling benar dan berujung merugikan calon pemilih,” sebut Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre meminta KPU yang mengklaim memiliki data pemilih sementara (DPS) 536.045 tidak jemawa, dan mau berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Padang. Meski diakui telah dilakukan pencocokan pemilih, dan program-program pemutakhiran data pemilih lainnya. Karena, soal kependudukan, tentu pemerintah yang lebih tahu.
“Disdukcapil Padang mengklaimberdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, jumlah pemilih Kota Padang 634.187 orang. Tentu data ini perlu diverifikasi lagi. Berapa yang meninggal, dan ada yang berpotensi menjadi pemilih baru. Juga memastikan tidak ada KTP ganda dan lainnya,” sebut alumni SMAN 2 Padang ini.
