ADINEGORO, METRO – Menyambut hari guru nasional (HGN) 25 November, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengingatkan pemerintah agar jangan mengabaikan peran serta guru honor dalam pendidikan. Karena, banyak jasa yang diberikan para guru nonpegawai negeri itu untuk meningkatkan kualitas anak bangsa.
”Sejak pindahnya tanggung jawab guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi 2017 ini, kami mendapat banyak keluhan dari para pendidik honorer ini. Pasalnya, pemerintah provinsi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membayar jerih payah mereka. Akibatnya, banyak yang tak menerima honor,” kata Andre kepada wartawan, kemarin.
Menurut Andre, hal itu tidak hanya terjadi di Kota Padang dan Provinsi Sumbar saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Dia berharap, Pemprov Sumbar memastikan semua tanggungan terhadap guru honor SMA/SMK itu tertampung dalam perubahan APBD 2018. Jangan sampai, ada lagi keluhan mereka yang telah mendidik anak-anak bangsa ini terdengar keluar.
”Bahkan kami mendengar di Kota Padang, ribuan guru honorer tingkat SMA/SMK mengeluh. Nasib mereka terancam. Selain honor tak dibayarkan, jam mengajar juga dikurangi. Alasannya beragam. Ada yang sekolah tak mampu membayar, ada juga yang menyebut karena pemko tak lagi menanggung, sementara pemprov tak pula punya dana,” kata Andre.
Andre berharap, Pemko dan Pemkab se-Sumbar kembali berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Sumbar, untuk menyelesaikan masalah guru honorer ini. Banyak yang mengaku belum menerima honor yang sebenarnya tidak seberapa sejak awal tahun. Tentunya, hal ini tidak perlu terjadi, kalau pemerintah lebih arif dalam mendengar keluhan para guru ini sejak akhir 2016 lalu.
Selain itu, Andre berharap, menyikapi ribuan guru ASN/PNS yang pensiun 2017 ini, maka pemerintah lebih memrioritaskan guru honorer untuk diangkat. Tentunya sesuai dengan ketentuan dan pengalaman mengajar mereka. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para guru honor.
”Mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun mengajar, tentu tak perlu lagi dididik dari awal. Cukup dengan menyetarakan saja, maka pendidikan akan terus berkembang lebih baik. Namun, untuk penyegaran, juga tetap memberikan peluang kepada mereka yang fresh graduate atau baru tamat,” sebut Andre Rosiade.
Sebelumnya Dinas Pendidikan Sumbar telah menggelontorkan dana sebesar Rp9 milliar untuk membayar gaji guru tidak tetap (GTT) di Sumbar. Gaji tersebut disalurkan kepada 2.064 GTT.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman Bur menjelaskan, guru honorer ini mempunyai dua kategori di antaranya, guru tidak tetap yang menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan guru komite, status mereka memang antara sekolah dengan guru komite itu sendiri.
”Jadi yang kita tanggung melalui APBD Provinsi hanya guru tidak tetap, dan gaji mereka sudah kita bayarkan sebesar Rp9 milliar lebih. Masing-masing daerah besaran gajinya berbeda-beda,” katanya.
Dikatakannya, mengenai data dan gaji guru komite atau guru honor hanya sekolah yang masih memerlukan guru komite itu yang mengetahuinya. Ini memang sudah ketentuannya, sebenarnya sekolah sudah dilarang untuk merekrut guru komite atau guru bantu tersebut.
“Ini masyarakat yang tidak paham. Mereka mengira semua guru honorer hanya satu golongan padahal tidak. Gaji guru honor tidak tetap sudah kita bayarkan, sementara guru komite tergantung pihak komite sekolah,” jelasnya.
Ditambahkannya, keberadaan guru honor komite sekolah sendiri sudah tidak diakui pemerintah. Itu berlaku sejak 2005. Di mana Disdik sudah tidak diperbolehkan merekomendasikan SK guru komite, sedangkan yang terdata masuk dalam daftar hanya peserta K2 untuk mengikuti CPNS.
“Guru komite sendiri mereka digaji melalui dua sumber. Bisa melalui dana BOS, bisa juga melalui komite sekolah. Jadi kendala mereka belum dibayarkan karena pihak komite sekolah tidak berani mengingat komite diisukan tidak boleh memungut biaya,” terangnya. (d)