ADINEGORO, METRO – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengajak seluruh elemen warga di Kota Padang untuk mengatifkan kembali lahan tidur. Pasalnya, di Kota Padang, terdeteksi lahan tidur seluas 240 hektare yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan.
”Data itu yang tercatat atau terdeteksi di Dinas Pertanian Padang. Saya yakin, jumlahnya lebih banyak lagi. Andai semua lahan itu dapat dimaksimalkan, tentunya Kota Padang bisa menjadi daerah surplus pangan, bahkan menjadi penyuplai beras ke provinsi tetangga,” sebut Andre Rosiade kepada wartawan, kemarin.
Andre yang juga aktif di berbagai organisasi yang melibatkan petani ini menyebutkan, Dinas Pertanian harus lebih gencar menyosialisasikan pemanfaatkan lahan tidur di tengah-tengah masyarakat. Karena, di ibu kota provinsi ini, lahan produktif setiap tahunnya terus berkurang oleh pembangunan perumahan di berbagai titik.
”Setiap enam bulan mungkin ada saja perumahan baru yang dibuka. Yang pasti, pembukaan perumahan itu lebih mudah di lahan-lahan produktif, karena tak perlu lagi melakukan land clearing dan pengolahan yang berat. Cukup membersihkan, lalu mengkapling-kaplingnya,” sebut alumni SMAN 2 Padang ini.
Andre mengharapkan, Dinas Pertanian kembali menginventarisir lahan-lahan tidur itu. Kalau masih ada pemiliknya yang bisa mengelola, diharapkan mengelola lagi. Namun kalau tidak ada, tentu bisa dinegosiasikan, siapa yang akan mengelola. Yang penting, di Kota Padang, lahan tidur terus berkurang, untuk mengimbangi minusnya lahan prodktif.
”Wacana soal ini sudah sering kita dengar, tapi kenyataannya belum terlaksana dengan baik. Mungkin perlu juga kita mengingatkan bersama-sama. Meski ibu kota, Padang tidak boleh lepas dari sektor pertanian. Karena, sektor pertanian adalah penopang perekonomian daerah. Kalau semua masih didatangkan dari luar, maka Padang tidak akan mandiri dan ekonominya tidak akan baik.
”Kepada warga juga diminta untuk melihat sekelilingnya. Jangan sampai, ada lahan tidur. Kalau masih ada, ayo rembukkan bersama-sama, mau diapakan lahan ini. Kalau lahan-lahan sudah produktif, tentu pemenuhan kebutuhan pertanian warga bisa tercukupi dengan baik,” sebut Andre Rosiade.
Andre mengingat, ketika harga cabai lebih dari Rp100 ribu per kilogram, Pemko Padang dan Pemprov Sumbar sibuk menggelorakan program semua warga menanam cabai di polibag, minimal 10 batang. Hal itu sekarang tidak lagi terdengar, seiring harga cabai yang sudah normal, bahkan cenderung rendah.
”Program ini seharusnya dilanjutkan, tapi tidak hanya menanam cabai. Mungkin Pemko Padang bisa mengadopsi program yang digalakkan di Kabupaten Agam, semua warga gemar menanam. Bahkan, Pemkab Agam sendiri yang memberikan bibitnya, agar semua warga menanam sayur dan buah di halaman mereka,” sebut Andre Rosiade.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syaiful Bahri menyebutkan, ada ratusan haktare lahan tidur yang tidak dikelola oleh masyarakat. Ke depan, Dinas Pertanian akan mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan kembali, sehingga dapat dijadikan sumber perekonomian.
”Sangat potensial jika lahan tidur ini digarap secara maksimal kembali. Kami sedang berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan kembali sehingga menjadi lahan produktif. Pola penggarapan lahan yang ditawarkan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, karena akan ditanggung oleh pemerintah,” sebutnya.
Selain berfungsi untuk meningkatkan perekomian, pemanfaatan lahan tidur juga berfungsi dalam menambah luas lahan pertanian di Kota Padang, karena alih fungsi lahan ke bangunan mencapai dua hektare per tahun.
”Lahan pertanian banyak dialihfungsikan terutama untuk pembangunan permukiman, sehingga membuat semakin berkurangnya lahan pertanian. Saat ini luas lahan pertanian di Kota Padang hanya tersisa 6.474 haktare,” katanya. (d)
