ADINEGORO, METRO – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade memuji langkah Wali Kota Padang Mahyeldi yang langsung merapat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk persoalan banjir. Sejak lama dia telah mendesak, agar Pemko Padang tidak hanya mengandalkan dana APBD Padang untuk mengatasi banjir.
”Berapalah anggaran Pemko Padang. Sudah habis untuk belanja pegawai saja. Kalaupun minta bantu ke APBD Sumbar pun tak seberapa, karena ada 18 kabupaten/kota lain yang harus mereka bantu,” kata Andre Rosiade yang juga bakal calon wali Kota Padang ini kemarin.
Pernyataan Andre ini, sehubungan dengan langkah Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah “jemput bola” ke Kementerian PUPR untuk pembangunan sejumlah infrastruktur pengendalian banjir. Wako berkunjung ke Dirjen Sumbar Daya Air (SDA) Kementerian PUPR dalam rangka menindaklanjuti proposal terkait pengendalian banjir di Kota Padang yang sudah dikirim sebelumnya.
”Alhamdulillah, artinya apa yang saya sampaikan selama ini sudah dikerjakan oleh Pemko Padang. Tinggal lagi keseriusan untuk ‘mengawal’ dana itu agar betul-betul sampai ke Kota Padang. Pak Wali harus rajin-rajin berkoordinasi dengan orang Kementerian PU PR, agar mereka serius membantu penanggulangan banjir ini,” kata alumni SMAN 2 Padang ini.
Selain itu, kata Andre, Wako juga harus terus “merapat” ke Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V untuk membantu penanggulangan banjir dari sisi sungai dan sepadannya. Karena, kesinambungan drainase dan aliran sungai yang terjaga, adalah langkah untuk mengurangi menumpuknya debit air atau banjir di Kota Padang.
”Banjir adalah masalah yang menahun di Kota Padang, namun selama tiga atau empat tahun terakhir, intensitasnya terlalu sering. Kalau Pemko Padang bisa memaksimalkan APBD Padang, APBD Sumbar, Kementerian PUPR dan BWSS V, saya yakin persoalan banjir akan teratasi. Karena, hal ini butuh anggaran yang sangat besar,” kata Andre Rosiade.
Masalah banjir di Bypass Jalur II yang akan menjadi banjir rutin juga harus cepat diantisipasi oleh Pemko Padang. Karena, pembangunan jalur dua itu tidak disertai dengan pembangunan drainase di kiri-kanan jalan. Akibatnya, jalan yang jauh lebih tinggi dari tanah itu hanya akan menjadi “dam” dan akan menghambat air. Sehingga mengakibatkan banjir yang lebih besar.
”Kami dengar, Pemko juga sudah mulai memikirkan hal ini. Juga mengusulkan pengendalian banjir di kawasan Jalan Padang Bypass dengan meminta bantuan pembangunan saluran drainase primer Utara-Selatan. Ini sudah langkah yang sangat tepat. Saya akan turut serta memantau di pusat, dan akan memberikan dukungan,” sebut Andre Rosiade.
Selain itu, Andre juga berharap, Pemko Padang terus menggiatkan gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Karena, dengan memberdayakan masyarakatlah, banjir benar-benar akan cepat teratasi. “Kalau yang besar-besar, mungkin harus dikerjakan Pemko. Tapi kalau saluran di kompleks atau perumahan, itu tanggung jawab bersama. Harus digorokan,” katanya.
Sebelumnya diketahui, bantuan pengendalian banjir Kota Padang dari Kementerian PUPR yaitu untuk normalisasi Batang Kandis yang akan dilaksanakan pada 2019. Kemudian, pembuatan Masterplan Drainase Primer pada 2018. Sedangkan, pengerukan Batang Arau melalui BWSS V dilakukan tahun ini.
Dalam kunjungannya, Wako Mahyeldi disambut Dirjen SDA Kementerian PUPR Imam Santoso. Turut dalam rombongan Asisten II Ekbang Kesra Hermen Peri, Kepala Bappeda Hervan Bahar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Fatriarman Noer dan Kepala Bagian Pembangunan Yenni Yuliza serta Kepala Bagian Humas Imral Fauzi. (d)
