AIA PACAH, METRO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang mengklaim butuh dana triliunan rupiah untuk bisa membebaskan kota ini dari banjir. Pemko ”menyerah” atau angkat bendera putih sambil berharap dana perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung lainnya dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Fatri Arman Noer melalui Kabid Sumber Daya Air (SDA) Kota Padang, Fadel mengatakan, pihaknya sudah melakukan kesepakatan pembagian tugas dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V.
Penanganan banjir ada yang dilakukan BWSS V dan ada pula oleh Pemko Padang. Di BWSS V membutuhkan sekitar Rp1 triliun. Sementara Pemko Padang membutuhkan Rp240 miliar yang ditarget selama dua tahun.
Satu tahunnya Rp120 miliar. Namun pada kenyataanya, terang Fadel, dana dari APBD tidak mencukupi. Untuk anggaran 2017 cuma dianggarkan Rp27 miliar saja. Sementara tahun 2018 diplot sekitar Rp35,6 miliar. Artinya masih jauh di bawah anggaran yang sudah direncanakan dalam Renstra (Rencana Strategis Anggaran).
Dijelaskan Fadel, sistemnya disusun berdasarkan penanganan rencana jangka pendek dan menengah bersama BWSS. Tahun 2017, rencana penanganan jangka pendek berupa peningkatan kapasitas drainase Khatib Sulaiman oleh BWSS V.
Sementara untuk jangka panjang dilakukan normalisasi collecting pond Purus, Ulak Karang dan Aia Dingin, pemasangan pompa banjir di kawasan drainase Purus, Ulak Karang, peningkatan kapasitas drainase utama dan normalisasi drainase utama.
Sekretaris Kota Padang, Asnel mengatakan, persoalan banjir akan diupayakan untuk diperbesar di tahun 2018. Karena fenomenanya sudah menyeluruh di semua kecamatan. Wali Kota Padang Mahyeldi, sebut Asnel, sudah merapatkan dengan camat. Dan dari para camat itu sudah diminta peta-peta banjir di daerah masing-masing.
Dinas PUPR kemudian ditugaskan ke lapangan. Ke depan, kata Asnel, meningkatkan kapasitas drainase menjadi dua kali lipat. Jika sekarang kondisinya dengan lebar 4 meter, maka di tahun 2018 di lebarkan menjadi Rp8 meter.
Terkait ketersediaan anggaran, Pemko Padang terang Asnel, sudah mengusulkan ke pemerintah pusat. ”Kita sudah mengusulkan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan di tahun 2018 nanti bisa terlaksana,” sebut Asnel. (tin)
