Guru dan siswa salah satu SMA swasta di Kota Padang tengah melaksanakan upacara bendera, beberapa waktu lalu. Sejumlah Sekolah swasta dan pada guru honorernya berharap ada perhatian yang sama diberikan Pemko terhadap mereka, terutama masalah gaji atau tunjangan.
LOLONG, METRO–”Kenapa ada perlakuan yang jauh berbeda antara pegawai honorer di sekolah negeri dan swasta. Gaji kami sangat kecil, tidak ada tunjangan. Sedangkan, honorer di sekolah negeri menerima tunjangan Bosda.” Keluhan itu disampaikan Armen Edvil, guru SD Aisyiah, Kecamatan Nanggalo, di hadapan anggota DPRD dan Kabid Diknas Dinas Pendidikan Kota Padang, Riswandi, saat reses Dapil
Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo, Kamis (27/8).
Armen berharap ada perlakuan yang sama diberikan pemerintah terhadap guru honorer. Dengan gaji yang sangat kecil, para guru di sekolah swasta tetap mengajar setiap hari untuk anak didik mereka.
”Seharusnya pemko juga memperhatikan permasalahan ini, seandainya pemko tidak memberikan tunjangan tersebut secara full, alangkah lebih bijaknya jika diberikan sedikit untuk sebagai pengobat hati kami,” ungkapnya dalam pertemuan itu.
Kata dia, meski sekolah swasta diperbolehkan untuk memungut iuran kepada wali murid, akan tetapi tidak semua sekolah bisa memungut iuran sesuka hati. Mengingat bahwa sekolah swasta ada dua yaitu, sekolah swasta yang mandiri dan sekolah yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu dalam bidang keuangan.
”Perlu diatur lagi regulasi pendirian sekolah swasta itu seperti apa. Misalnya, sekolah swasta yang mampu menggaji para guru sesuai Upah Minimum Regional (UMR) itu bisa bertahan dan yang tidak mampu silahkan ditutup saja, itu lebih bagus. Namun, saat ini tidak ada regulasi apa-apa terkait pendirian sekolah swasta,” tutur Riswandi.
Dalam reses Anggota DPRD Fraksi PPP, Maidestal Hari Mahesa juga dihadiri kepala Sekolah Dasar (SD), guru SD serta komite sekolah. Sementara, hal berbeda diungkap Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Padang Utara Syafrial.
Ia mengadukan lokasi kantor UPTD yang tidak layak. Ketika hujan, kantor sudah banjir dan ketika panas ruangan akan sangat panas. ”Kita perlu perhatian dari pemko dan DPRD. Saat ini sudah ada tanah fasilitas umum (fasum) yang akan disediakan untuk kantor baru. Kita berharap agar anggota dewan mengawal pembangunan tersebut di pembahasan APBD nanti,” harapnya.
Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Padang Riswandi, mengatakan bahwa ini sebuah langkah yang baik dan positif, sehingga anggota dewan mengerti betul seperti apa kondisi pendidikan di daerah pemilihan. ”Kita juga memiliki kesempatan memberikan pemahaman dan penguatan kepada pihak sekolah terkait program yang ada. Tidak ada lagi sekolah negeri yang memungut dana tambahan kepada wali murid, kita berharap dana BOS bisa digunakan untuk seluruhnya,” sebut Riswandi.
Jika terkait infrastruktur harus dibuat proposal dan dilengkapi dengan analisis yang bagus akan didorong untuk diusulkan di APBD. ”Kita juga berharap anggota DPRD mengawal dalam pembahasan APBD Perubahan,” tutupnya.
Anggota DPRD Maidestal Hari Mahesa mengatakan, bahwa ini adalah terobosan yang dilakukan agar menjaring aspirasi dari para guru dan orang tua murid untuk mendengarkan keluhan yang mereka miliki.
”Yang diketahui oleh warga adalah pendidikan gratis tanpa ada rincian setelahnya, tentu jika ada pungutan yang dilakukan oleh sekolah baik masalah baju dan buku tentu akan dipertanyakan,” ungkapnya.
Dia menyebut, usulan para guru dan lainnya diusulkan nanti dalam rapat paripurna. Namun, program yang ingin diusulkan adalah pembiayaan baju sekolah gratis untuk setiap anak sekolah yang baru, sehingga tidak lagi memberatkan masyarakat.
”Saya kira untuk tingkat SD dan SMP akan menghabiskan dana sebesar Rp16 miliar. Sehingga masyarakat tidak lagi dibebankan dengan biaya yang besar untuk menyekolahkan anak mereka, kita akan perjuangkan hal tersebut,” tutupnya. (cr8)