PADANG METRO – Perencanaan yang kurang tempat membuat bangunan los ikan tepi laut (Purus-red) tak bisa difungsikan. Bahkan proyek pemerintah yang didanai dengan duit rakyat itu harus mubazir tanpa guna. Kini malah jadi tempat penumpukan barang oleh nelayan dan pedagang yang berjualan ikan di kawasan Purus tersebut.
Pantauan koran ini, bangunan yang masih berbentuk kerangka-kerangka itu dipenuhi barang yang ditutup dengan terpal. Entah siapa yang punya, yang jelas disana ada banyak tumpukan tumpukan barang. Salah seorang pengunjung pantai, Egi (27) cukup menyayangkan kehadiran bangunan tersebut karena tak jelas perutukannya.
Disamping itu fisik bangunan juga menutupi pantai. “Bagusnya dibongkar saja biar tak mengahalangi pantai. Dari pada dibiarkan seperti itu. Berbulu mata dibuatnya,” sebut Egi.
Pengunjung lainnya Sutan (45) mengatakan keberadaan bangunan los ikan sepertinya memang kurang cocok dengan kondisi pantai Padang yang indah.
Namun karena sudah terlanjur dibangun, menurutnya Pemko bisa saja mensiasatinya dengan menjadikan bangunan itu menjadi karya seni yang indah. Seperti tempat duduk santai pengunjung pantai atau asesoris lainnya.
”Dari pada jadi tempat penumpukan barang seperti itu, bagusnya dialihfungsikan. Seperti tempat duduk santai,” katanya. Pemko, katanya, harus bisa mengakali agar bangunan yang sudah didanai dengan duit rakyat itu tidak mubazir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Zalbadri mengatakan, pada tahun 2017 ini sudah dianggarkan dana untuk kelanjutan bangunan los ikan tersebut sebesar Rp800 juta. Namun sesuai intruksi walikota, pembangunan los itu tidak bisa dilanjutkan.
Bahkan kini, kata dia, aset tersebut sudah dialihkan ke Dinas Pariwisata. Rencanannya Dinas Pariwisata akan menjadikan bangunan itu jadi tempat duduk pengunjung. ”Pembangunan losnya tak bisa dilanjutkan. Asetnya sedang dipindahkan ke Dinas Pariwisata. Mau dijadikan tempat duduk duduk bagi pengunjung,” kata Zalbadri.
Bahkan saat ini, sesuai intruksi wali kota, kantor DKP dan Dinas Pariwisata di Jalan Samudera akan dijadikan tempat berjualan bagi PKL. Saat ini DKP sedang mencari kantor baru untuk disewa. ”Kantor kita itu mau dijadikan tempat berdagang bagi PKL. Sekarang kita sedang cari kantor baru,” kata Zalbadri. (tin)