Tiga Ribu Honorer di Daerah Belum Masuk Pendataan Non-ASN

JAKARTA, METRO–Prafinalisasi pendataan non-ASN sudah berakhir pada 22 Oktober. Namun, masih hanyak honorer yang belum terdata. Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mengungkapkan di provinsi Jawa Barat masih banyak honorer belum bisa mendaftar. Tercatat ada 3 ribu lebih honorer, baik guru maupun tenaga ke­pendidikan di bawah Dinas Pendidikan belum bisa men­daftar.

“Semua guru honorer SMAN 9 Bandung juga belum bisa mendaftar sampai tanggal 22 Oktober,” ujar Rizki kepada JPNN.com, Selasa (25/10).

Dia mengungkapkan di SMAN 9 Bandung ada 4 guru honorer lagi yang tersisa. Mereka sudah bisa membuat akun, tetapi belum sempat melengkapi data-data karena waktu habis dan otomatis resume. Para guru honorer tersebut, lanjutnya setengah jam sebelum sistem ditutup baru bisa buat akun.

Sempat terhenti saat meng-upload data karena sudah pukul 17.00 (portal pendataan non-ASN ditutup). Namun, entah kenapa bisa lanjut kembali sampai akhirnya resume dan cetak daftar akun (sampai langkah terakhir selesai).

“Instansi belum menginformasikan berapa banyak honorer yang sudah di-input dan berapa banyak belum ter-input. Jadi, jumlahnya masih belum pasti,” ujarnya.

Dia mengungkapkan guru honorer di Jabar ada yang baru bisa melengkapi akun bila sudah didaftarkan H-3 sebelum sistem pendataan non-ASN ditutup.

Rizki mengaku kasihan melihat guru honorer yang sudah menyiapkan semua file di-scan dari SK awal sampai akhir dan dokumen lainnya. Namun, gagal meleng­kapi pada sistem pendataan non-ASN. “Hampir setiap waktu menjelang penutupan itu, semuanya pada standby mengecek akunnya sudah terdaftar oleh admin instansi atau belum,” terangnya.

Sampai ditutupnya sis­tem, ujar Rizki, mereka ma­sih banyak yang tidak mela­kukan apa-apa pada sistem pendataan non-ASN tersebut. Jangankan login, untuk daftar saja keterangannya masih belum terdata oleh admin instansi

“Kami mohon ada kebijakan untuk bisa memperpanjang pendataan non-ASN, apalagi mengingat Jabar adalah provinsi yang jumlah honorernya paling banyak,” cetusnya.

Rizki khawatir rekan-rekannya yang tidak terdata ini berpengaruh pada seleksi PPPK 2022 atau tahun depan. Dari adanya informasi mengenai pendataan non-ASN, para honorer antusias menyiapkan semua dokumen yang di­perlukan, hampir setiap hari mengakses sistem pendataan non-ASN. “Mu­dah-mudahan BKN masih mem­berikan kesempatan ke­pada guru honorer di Jabar untuk me­ngisi penda­taan non-ASN,” pungkas Rizki Safari Rakhmat. (esy/jpnn)