JAKARTA, METRO–Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan supaya khatib atau penceramah tidak terlibat politik identitas. Khususnya menyambut Pemilu 2024, yang sudah mulai menghangat suasananya. Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi Dakwah MUI Ahmad Zubaidi.
“Jangan sampai khatib terjebak politik identitas,” kata Zubaidi di focus group discussion (FGD) Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia (Wasathi) bertema menolak politik identitas di Jakarta pada Kamis (6/10).
Selain itu dia juga mengingatkan para khatib untuk tidak terjebak dalam politik yang mengatasnamakan agama. Dia menuturkan politik identitas itu berbeda dengan identitas politik.
“Kalau identitas politik itu wajib punya,” katanya.
Sedangkan politik identitas itu adalah cenderung menyalahkan kelompok lain yang tidak sealiran. Bahkan lebih dari itu, politik identitas ada yang sampai mengkafirkan kelompok lain yang tidak satu aliran politik.
Pada kesempatan itu Zubaidi juga menyinggung adanya khatib atau penceramah yang jadi juru kampanye (jurkam). Baginya tidak dilarang seorang khatib untuk jadi jurkam. Yang penting bisa memosisikan dirinya. Misalnya ketika sedang khutbah di dalam masjid, tidak perlu menyinggung tokoh politik yang dia dukung.
Zubaidi mengatakan, di dalam masjid sejatinya kondisi umat sangat plural. Meskipun semuanya sama-sama umat Islam. “Tetapi untuk pilihan politik, ada yang kuning, merah, putih, dan lainnya,” jelasnya.
Untuk itu dia mengatakan, seorang khatib harus bisa mengajarkan atau menyampaikan pesan Islam yang sebenar-benarnya. Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Wasathi Fauzan Amin mengatakan FGD menolak politik identitas adalah bagian dari proses pelatihan dakwah.
Pada kesempatan itu ada 20 orang khatib yang sudah menjalani pelatihan untuk menjadi khatib yang baik. Menurut dia kebutuhan khatib, khususnya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta masih sangat banyak. Dia berharap bisa berkontribusi mencetak khatib yang baik. (jpc)
