JAKARTA, METRO–Massa unjuk rasa dari Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah kampus mengancam akan menjemput paksa Ketua DPR RI Puan Maharani. Para mahasiswa tersebut menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dengan mengancam tidak akan meninggalkan Gedung DPR/MPR, Selasa (28/6). “Kita akan menjemput paksa Ibu Puan Maharani untuk menemui kita secepatnya. Kita akan minta Presiden RI untuk memberi respons hari ini juga,” teriak orator.
Tak hanya itu, seorang orator perempuan juga mengancam tidak akan meninggalkan lokasi unjuk rasa sampai Puan Maharani menemui mereka. “Kita harus bertemu dengan Puan Maharani hari ini, baru kita pergi dari sini. Kalau tidak, kita akan tetap di sini, sepakat?” kata dia yang disambut teriakan para demonatran tanda setuju.
Mereka juga berteriak bersama-sama memanggil Puan Maharani untuk keluar menemui mereka. “Ibu Puan Maharani, kami meminta Anda menemui kami sekarang juga untuk menghentikan pembahasan RKUHP laknat,” teriak mereka dengan lantang. Ratusan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah aliansi melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP) di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6).
Berdasarkan pantauan JPNN.com di lokasi, para mahasiswa mulai berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR sekitar pukul 15.30 WIB.
Para mahasiswa juga membawa berbagai spanduk yang bertuliskan ‘Tolak RKUHP’ dan bendera ‘#belarakyat dan bela negara’. Tak hanya itu, para mahasiswa juga membawa bendera bertuliskan ‘Reformasi dikorupsi’ dan poster dengan foto Ketua DPR RI yang disensor dengan tulisan ‘Dewan Penipu Rakyat’. “Lantangkan suara kawan-kawan, kita hari ini akan menjemput Puan Maharani untuk menemui kita sekarang juga,” kata salah satu orator di atas mobil komando. Para mahasiswa meneriakkan tidak akan bubar sebelum ditemui oleh Puan Maharani. “Kalau tidak ditemui, kita terus akan ada di sini,” teriak mahasiswa. Tak hanya itu, para mahasiswa juga memasang spanduk bertuliskan ‘Gedung ini disita. Sedang dalam perbaikan reformasi. #Semuabisakena’ di gerbang Gedung DPR.
Puan Sudah Tegas
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menegaskan DPR ingin agar RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) segera rampung. Menurut Willy, hal ini demi generasi emas Indonesia. Sebab, peran Ibu dalam merawat anak di masa ASI eksklusif dijamin negara.
Diketahui, 30 Juni nanti RUU KIA akan disahkan dalam paripurna DPR menjadi RUU usul inisiatif DPR. Baca Juga: Komnas Perempuan Nilai Puan Maharani Ingin Wujudkan Generasi Emas Melalui RUU KIA “Tentu Mbak Puan juga sudah tegas memberi pernyataan, DPR sangat serius sekali dengan isu-isu ini, karena sangat fundamental bagi kita dalam mengurus generasi kita di masa yang akan datang, dalam mengurus ibu dan anak, dalam mengurus keluarga,” kata Willy, kemarin.
Willy juga menekankan semua fraksi mendukung penuh RUU KIA untuk segera dirampungkan. “Semua fraksi sudah bersepakat dan semua punya political will yang kuat untuk rancangan UU ini,” tutur legislator NasDem dapil Jatim ini.
Lebih jauh, Willy megatakan setelah disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR selanjutnya, DPR menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah untuk segera dibahas. “Kami di DPR tentu menunggu secepatnya nanti DIM yang akan diibuat oleh pemerintah. Semoga pemerintah segera mengurus DIM, ini hampir sama kementerian-PPA, kemensos, kemenkes, ini yang kemudian menjadi stakeholdernya,” tegas Willy.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan RUU KIA diperjuangkan agar kedekatan antara ibu dan anak setelah melahirkan bisa maksimal melalui penambahan cuti hamil dan melahirkan bagi ibu, dari tiga bulan menjadi enam bulan. “Cuti 3 bulan memang cukup, tetapi kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak. Tigan bulan selanjutnya, apakah nanti itu WFH, tetap bekerja, tetapi bersama bayinya. Ini penting,” kata Puan di acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat untuk Menghindari Stunting di Sekolah Partai, PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Kedekatan antara ibu dan anak bisa lebih dekat, bisa lebih memberikan ASI,” ujar Puan.(mcr8/fri/jpnn)