JAKARTA, METRO–Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati atau Mufida menyebut ratusan ribu tenaga honorer berpotensi menambah angka pengangguran setelah muncul SE Menpan RB bernomor B/185/M.SM.02.03/2022. Surat tersebut berisi tentang permintaan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) menghapus honorer per 28 November 2023. “Lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka pengangguran,” kata Mufida melalui keterangan persnya, Jumat (17/6).
Dia berharap pemerintah bisa menemukan solusi konkrit setelah terbitnya SE Menpan RB tentang Penghapusan Honorer. Setidaknya pemerintah perlu memastikan SE tentang Penghapusan honorer tidak menambah angka pengangguran yang sudah cukup tinggi.
Mufida kemudian membeber data Kementerian PAN RB per Juni 2021 yang mencatat 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II).
Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Sebanyak 358.518 pegawai honorer lainnya tidak lulus. Berlakunya SE Menpan RB bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 akan membuat honorer yang tidak lulus tes menjadi pengangguran. “Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli,” ujar Mufida.
Sejauh ini, kata legislator Fraksi PKS itu, pemerintah baru menyiapkan solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidik setelah terbit SE Menpan RB tentang Penghapusan Honorer.
Namun, Mufida belum melihat ada solusi bagi tenaga honorer di bidang kesehatan, tenaga penyuluh, dan tenaga administrasi. Sebab janji untuk seleksi ASN dengan grade yang diturunkan juga tidak banyak menyerap jumlah tenaga honorer.
“Dari 400 ribuan hanya terserap 50 ribuan, artinya tidak semua bisa terserap menjadi PNS atau PPPK. Sementara dari berbagai Pemda merespons masih tetap memerlukan tenaga honorer. Jangan sampai nanti saat dihapus pelayanan kepada masyarakat juga bermasalah,” ujar Mufida.
Minta Pemerintah Cari Solusi
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati atau Mufida berharap pemerintah menemukan solusi yang pas bagi honorer menyusul terbitnya SE Menpan RB bernomor B/185/M.SM.02.03/2022. Surat tersebut berisi tentang permintaan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) menghapus honorer per 28 November 2023.
Menurut Mufida, perlu ada koordinasi lintas kementerian antara KemenPAN RB, Kemendagri, dan Kemenaker untuk menyusun strategi mengakomodasi tenaga honorer. “Sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini,” kata legislator dari Fraksi PKS itu.
Mufida menyebut pemerintah selama ini hanya punya solusi terhadap nasib tenaga honorer di bidang pendidik. Tenaga honorer lainnya seperti di bidang kesehatan, penyuluh dan administrasi belum ada solusi konkrit. “Jangan sampai nanti saat dihapus pelayanan kepada masyarakat juga bermasalah,” tegas dia.
Dia lantas menyinggung data KemenPAN RB per Juni 2021 yang menyebut ada 410.000 tenaga honorer kategori II (THK-II).
Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Sementara 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah.
“Dari 400 ribuan hanya terserap 50 ribuan artinya tidak semua bisa terserap menjadi PNS atau PPPK. Sementara dari berbagai pemda merespons masih tetap memerlukan tenaga honorer,” kata Mufida. (ast/jpnn)