JAKARTA, METRO–Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menolak dan memperingatkan pemerintah terkait wacana penghapusan minyak goreng (migor) curah.
Dia mengatakan agar pemerintah tidak mengangkat isu yang kontroversial tersebut. Mulyanto mengakui jika dibanding minyak goreng kemasan, minyak curah kurang higienis dan terpengaruh langsung terhadap kenaikan harga CPO.
“Namun, masyarakat kecil serta UMKM masih sangat membutuhkannya,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (15/6).
Dia menjelaskan minyak goreng curah untuk konsumsi masyarakat dan industri menempati porsi dominan sebesar 3,7 juta ton pada tahun 2021 atau sekitar 74 persen dari kebutuhan migor nasional.
“Pemerintah jangan seperti pepatah ‘buruk rupa cermin dipecahkan’, karena tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga migor curah malah pengin dihapuskan,” lanjut dia.
Menurut dia, masyarakat kecil masih membutuhkan minyak goreng yang terjangkau harganya, seperti minyak curah. “Silakan saja Pemerintah hapus migor curah tersebut kalau berani, itu akan menuai penolakan yang luas dari masyarakat,” jelas dia.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga menjelaskan daripada mengangkat wacana itu, sebaiknya pemerintah fokus mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng, baik curah maupun kemasan.
“Jangan melempar isu baru yang tidak penting dan mendesak yang bisa jadi malah akan menimbulkan masalah baru,” tegas Mulyanto.
Dia menilai hari ini minyak goreng curah masih langka dan mahal di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Mulyanto juga menyoroti berbagai janji pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga dalam dua pekan, tidak terbukti. (mcr8/jpnn)